Imbas Kasus Ahok, Demokrat Minta Pemerintah Satukan Masyarakat
Sabtu, 13 Mei 2017 - 14:23 WIB
Imbas Kasus Ahok, Demokrat Minta Pemerintah Satukan Masyarakat
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrat meminta pemerintah menjembatani masyarakat yang pro Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan anti-Ahok dengan jalan dialog. Pasalnya, kasus penodaan agama yang menyeret Ahok telah membuat masyarakat terbelah, tidak hanya di wilayah DKI Jakarta, namun juga di beberapa daerah lain.
Juru Bicara Partai Demokrat Dede Yusuf mengaku melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah seperti Lampung, Lombok, Cirebon, dan Bandung dalam sepekan terakhir ini.
"Masyarakat yang saya temui di sana banyak menanyakan tentang situasi di Ibu kota terkait dengan kondisi politik yang belakangan ini tensinya semakin meningkat," kata Dede dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/5/2017).
Kata dia, rupanya warga daerah cukup memberikan perhatian besar terhadap persoalan-persoalan politik nasional, khususnya pasca-Pilgub DKI Jakarta.
Dia menambahkan, ada kekhawatiran juga memanasnya politik di Ibu kota akan berimbas ke daerah lain, dan hal itu dianggap amat tidak diharapkan karena masyarakat ingin hidup rukun dan tenteram.
"Saya mencoba menangkap kekhawatiran masyarakat itu, polarisasi tajam antara komunitas masyarakat di Ibukota hendaknya tidak diduplikasi ke wilayah-wilayah lain yang juga memiliki kemajemukan dalam hal suku atau agama," ungkap Ketua DPP Demokrat ini.
Maka itu, dia meminta semua pihak harus menahan diri dan mengedepankan tenggang rasa, yaitu menjaga perasaan orang lain dan memposisikan diri seperti orang lain yang bisa terluka perasaannya oleh tindak tanduk kita.
Lebih lanjut dia mengatakan, eskalasi politik yang meningkat belakangan ini tampak bertalian erat dengan kasus hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sehingga menimbulkan gelombang aksi massa pro dan kontra yang berkelanjutan.
Situasi itu menurut dia, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut oleh pemerintah, karena pada kondisi terburuk bisa menimbulkan gesekan sosial. "Kondisi itu amat tidak kita harapkan, saya berharap pemerintah melakukan langkah pro-aktif untuk meredakan ketegangan dengan mengedepankan jalan dialog," ungkapnya.
Dia menuturkan, sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, sudah tepat bilamana pemerintah mengintensifkan dialog kedua pihak masyarakat yang berseberangan.
"Jangan sampai tindakan represif kepada masyarakat dijadikan sebagai langkah prioritas, saya yakin dialog adalah solusi terbaik," paparnya.
Juru Bicara Partai Demokrat Dede Yusuf mengaku melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah seperti Lampung, Lombok, Cirebon, dan Bandung dalam sepekan terakhir ini.
"Masyarakat yang saya temui di sana banyak menanyakan tentang situasi di Ibu kota terkait dengan kondisi politik yang belakangan ini tensinya semakin meningkat," kata Dede dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/5/2017).
Kata dia, rupanya warga daerah cukup memberikan perhatian besar terhadap persoalan-persoalan politik nasional, khususnya pasca-Pilgub DKI Jakarta.
Dia menambahkan, ada kekhawatiran juga memanasnya politik di Ibu kota akan berimbas ke daerah lain, dan hal itu dianggap amat tidak diharapkan karena masyarakat ingin hidup rukun dan tenteram.
"Saya mencoba menangkap kekhawatiran masyarakat itu, polarisasi tajam antara komunitas masyarakat di Ibukota hendaknya tidak diduplikasi ke wilayah-wilayah lain yang juga memiliki kemajemukan dalam hal suku atau agama," ungkap Ketua DPP Demokrat ini.
Maka itu, dia meminta semua pihak harus menahan diri dan mengedepankan tenggang rasa, yaitu menjaga perasaan orang lain dan memposisikan diri seperti orang lain yang bisa terluka perasaannya oleh tindak tanduk kita.
Lebih lanjut dia mengatakan, eskalasi politik yang meningkat belakangan ini tampak bertalian erat dengan kasus hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sehingga menimbulkan gelombang aksi massa pro dan kontra yang berkelanjutan.
Situasi itu menurut dia, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut oleh pemerintah, karena pada kondisi terburuk bisa menimbulkan gesekan sosial. "Kondisi itu amat tidak kita harapkan, saya berharap pemerintah melakukan langkah pro-aktif untuk meredakan ketegangan dengan mengedepankan jalan dialog," ungkapnya.
Dia menuturkan, sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, sudah tepat bilamana pemerintah mengintensifkan dialog kedua pihak masyarakat yang berseberangan.
"Jangan sampai tindakan represif kepada masyarakat dijadikan sebagai langkah prioritas, saya yakin dialog adalah solusi terbaik," paparnya.
(maf)
