Memperebutkan DKI-1

Kamis, 25 Februari 2016 - 15:21 WIB
A A A
Harapan Warga
Semua yang maju untuk menjadi DKI-1 harus sadar beberapa tantangan yang dihadapi. Selain harus memiliki karakter pemimpin yang mumpuni, juga harus mampu menyelesaikan permasalahan klasik Jakarta sebagai kota metropolitan. Setidaknya persoalan-persoalan berikut mencerminkan harapan warga kepada siapa pun calon gubernur yang akan bertarung.

Pertama, mengatasi banjir. Banjir merupakan ritual tahunan kota ini. Menjamurnya gedung-gedung pencakar langit membuat ruang terbuka semakin sempit. Hutan beton tentu membuat daya serap air menjadi rendah. Penyempitan sungai akibat daerah aliran sungai (DAS) yang dihuni warga ikut memperparah banjir.

Karena itu, pembangunan waduk penampung air harus segera direalisasikan, baik dalam kota maupun luar kota selaku penyangga. Relokasi warga penghuni DAS harus terus-menerus diintensifkan. Tentu strategi relokasi sejatinya menerapkan dengan pendekatan kemanusiaan.

Kedua, mengatasi kemacetan. Kerugian ekonomi akibat kemacetan sungguh luar biasa. Waktu, emosi, dan biaya menjadi ukuran ekses dari kemacetan parah di Ibu Kota. Solusinya antara lain memperbanyak transportasi massal dan murah sehingga pengendara motor dan mobil pribadi mau beralih ke moda transportasi umum.

Penerapan biaya parkir tinggi dan penerapan electronic road pricing (ERP) menjadi alternatif solusi lainnya. Pembatasan usia kendaraan yang diizinkan memasuki pusat kota, juga dapat menekan kemacetan sekaligus mengurangi polusi udara yang semakin parah.

Ketiga, meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). IPM DKI Jakarta tertinggi di antara provinsi lainnya. Keunggulan komparatif kota ini terletak pada sumber daya manusianya. Pendidikan, kesehatan, dan perekonomian patut menjadi perhatian serius dalam upaya meningkatkan daya saing menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Pemerintah provinsi sudah saatnya turut membantu peningkatan kualitas perguruan tinggi (PT) yang ada meski pembinaan PT bukan kewenangannya. Namun, perlu disadari, lulusan PT di Jakarta nanti pasti berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Selain pendidikan, dimensi kesehatan warga pun perlu mendapatkan perhatian serius. Layanan puskesmas di setiap kelurahan harus diperkuat sebagai upaya pemerataan hak mendapatkan jaminan kesehatan bagi warganya. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi harus terus-menerus ditingkatkan. Hak akses warga terhadap sumber daya ekonomi seyogianya juga dapat diperluas.

Keempat, meningkatkan kualitas layanan publik. Saat ini sebagian warga masih merasakan pelayanan publik di Jakarta lambat, berbelit-belit, dan korup. Pelayanan terpadu satu pintu harus direalisasikan dan bukan sekadar wacana. Information, communication, technology (ICT) harus dioptimalkan untuk membantu layanan publik.

Selain efisien, model layanan online ini dapat mencegah perilaku koruptif aparatur di lapangan. Layanan administrasi kependudukan, perizinan, hingga pembayaran pajak daerah sudah seharusnya dipermudah dan dipercepat, tentu dengan tetap menjaga kualitas.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.0876 seconds (10.101#12.26)