PDIP: Pemerintah Jangan Coba-coba Main Data untuk Pencitraan
PDIP: Pemerintah Jangan Coba-coba Main Data untuk Pencitraan
A
A
A
JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan mengingatkan kepada pemerintah, agar jujur menginformasikan soal data pangan nasional. Hal tersebut supaya data yang disampaikan kepada masyarakat sejalan dengan realitas yang ada.
Menurut Anggota Komisi II DPR ini, pada saat peringatan hari pangan sedunia di Ogan Hilir, Sumatera Selatan (Sumsel) tanggal 16 Oktober 2015 lalu, pemerintah dinilai kurang memberi data akurat soal ketersediaan pangan nasional.
Bahkan data pangan tersebut dinilai tidak terkonsolidasikan secara rapi. Sehingga sulit dipahami dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya kalangan masyarakat petani.
"Pemerintah harus serius dan objektif dalam memotret pangan nasional. Jangan coba-coba dimainkan, apalagi untuk pencitraan. Hadirkan data akurat, terkait berapa jumlah cadangan pangan nasional," tutur Arteria melalui rilis yang diterima Sindonews, Minggu (18/10/2015).
Arteria mengaku heran dengan data pangan yang dimiliki pemerintah dan Kementerian Pertanian (Kementan) atau lembaga pangan terkait bisa berbeda. Hal tersebut memunculkan tanda tanya di masyarakat.
Dia khawatir jika masalah data pangan belum akurat, kondisi tersebut akan berimplikasi terhadap sejumlah hal seperti, menyangkut masalah hidup orang banyak khususnya para petani.
Kemudian akan adanya politik anggaran terkait belanja negara, serta dampak buruk terhadap valuta asing jika pemerintah melakukan impor pangan. Arteria meminta hal ini diusut.
Sebagai partai pendukung Pemerintah Joko Widodo (Jokowi), Arteri berharap pemerintah memerbaiki soal metode perhitungan data pangan. Sebab, dia melihat masih ada persoalan data pangan yang dimiliki pemerintah.
"Persoalannya adalah data luas panen yang dihitung dinas pertanian di daerah tanpa dilakukan pengukuran di lapangan. Begitu pula dengan angka estimasi konversi dari gabah ke beras," ujarnya.
"Ini yang harusnya terkonsolidasi dengan baik oleh pemerintah. Saatnya berbenah Negara harus hadir sebagaimana kontrak sosial dalam Nawacita," pungksanya.
Pilihan:
PBB Nilai Setahun Rezim Jokowi-JK Cuma Tebar Pesona
Menurut Anggota Komisi II DPR ini, pada saat peringatan hari pangan sedunia di Ogan Hilir, Sumatera Selatan (Sumsel) tanggal 16 Oktober 2015 lalu, pemerintah dinilai kurang memberi data akurat soal ketersediaan pangan nasional.
Bahkan data pangan tersebut dinilai tidak terkonsolidasikan secara rapi. Sehingga sulit dipahami dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya kalangan masyarakat petani.
"Pemerintah harus serius dan objektif dalam memotret pangan nasional. Jangan coba-coba dimainkan, apalagi untuk pencitraan. Hadirkan data akurat, terkait berapa jumlah cadangan pangan nasional," tutur Arteria melalui rilis yang diterima Sindonews, Minggu (18/10/2015).
Arteria mengaku heran dengan data pangan yang dimiliki pemerintah dan Kementerian Pertanian (Kementan) atau lembaga pangan terkait bisa berbeda. Hal tersebut memunculkan tanda tanya di masyarakat.
Dia khawatir jika masalah data pangan belum akurat, kondisi tersebut akan berimplikasi terhadap sejumlah hal seperti, menyangkut masalah hidup orang banyak khususnya para petani.
Kemudian akan adanya politik anggaran terkait belanja negara, serta dampak buruk terhadap valuta asing jika pemerintah melakukan impor pangan. Arteria meminta hal ini diusut.
Sebagai partai pendukung Pemerintah Joko Widodo (Jokowi), Arteri berharap pemerintah memerbaiki soal metode perhitungan data pangan. Sebab, dia melihat masih ada persoalan data pangan yang dimiliki pemerintah.
"Persoalannya adalah data luas panen yang dihitung dinas pertanian di daerah tanpa dilakukan pengukuran di lapangan. Begitu pula dengan angka estimasi konversi dari gabah ke beras," ujarnya.
"Ini yang harusnya terkonsolidasi dengan baik oleh pemerintah. Saatnya berbenah Negara harus hadir sebagaimana kontrak sosial dalam Nawacita," pungksanya.
Pilihan:
PBB Nilai Setahun Rezim Jokowi-JK Cuma Tebar Pesona
(maf)
Explore More