Berebut Kereta Cepat

Proyek kereta cepat begitu menggoda para investor untuk menggarapnya. Pihak Jepang dan China kini memperebutkan proyek transportasi berbiaya mahal itu.

Pada perhelatan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pekan lalu, dua pemimpin tertinggi negara Asia itu yang juga turut hadir bergantian ”merayu” Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk diberi kesempatan menggarap proyek prestisius itu. Siapakah gerangan yang bakal keluar sebagai pemenang? ”Kita tunggu siapa yang mengajukan penawaran yang terbaik.” Itu jawaban Presiden Jokowi.

Pemerintah memang memberi kesempatan yang sama kepada dua investor. Kini bola ada di tangan pemerintah. Jangan sampai salah pilih meski proyek ini masih diwarnai polemik. Sebenarnya rencana pembangunan kereta cepat Jakarta– Bandung sudah sempat meredup. Proyek yang diperkirakan bakal menelan biaya puluhan triliun rupiah kembali bersinar lagi seiring kunjungan Presiden ke Negeri Tirai Bambu dan Negeri Matahari Terbit bulan lalu.

Sebelumnya pihak Jepang telah menghibahkan sekitar USD15 juta untuk studi kelayakan (feasibility study). Proposal kerja sama yang memuat skema pembagian porsi pembiayaan bahkan sudah di tangan pemerintah. Rinciannya, 10% ditanggung swasta, 74% berasal dari badan usaha milik negara (BUMN) khusus yang dibentuk untuk proyek tersebut, dan 16% adalah kontribusi dari pemerintah.

Sekarang pemerintah menunggu penawaran dari China. Meski belum jelas apakah Jepang atau China yang ikut menangani megaproyek tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno memastikan PT Wijaya Karya Tbk tampil sebagai pemimpin proyek. Nanti akan muncul dua gerbong konsorsium.

Dari dalam negeri, Wijaya Karya menggandeng PT Jasa Marga Tbk, PT Perkebunan Nusantara VII, PT Industri Kereta Api Indonesia, dan PT Len Industri. Ada beberapa kemungkinan peran yang dimainkan Wijaya Karya sebagai eksekutor konstruksi, selaku investor atau menangani keduanya. Sebagai pemimpin proyek, perusahaan pelat merah itu tidak wajib merogoh kocek paling besar.

Meminjam istilah Presiden Jokowi bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu bukan lagi pada tataran kesepakatan, melainkan tinggal jalan bila sudah ketemu investor yang disetujui. Anehnya, di balik respons para investor asing yang begitu menggebugebu, di tingkat pelaksana (pembantu Presiden) masih terkesan belum satu bahasa atas proyek itu.

Tengok saja, Menteri BUMN Rini Soemarno sudah berbicara teknis dengan mengusulkan pembangunan rel kereta cepat di atas jalan tol untuk menghemat pembiayaan karena tidak perlu melakukan pembebasan lahan. Tetapi, di sisi lain Menteri Perhubungan Ignasius Jonan jelas tidak berminat dengan proyek tersebut, padahal di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan.

Mantan Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI) menilai proyek tersebut terlalu mahal. Apalagi kalau proyek kereta cepat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam berbagai kesempatan, Jonan selalu menegaskan bahwa APBN diprioritaskan untuk proyek infrastruktur perkeretaapian di luar Jawa, bukan untuk kereta cepat di Jawa.

Keberatan menteri perhubungan itu bukan berarti penolakan atas proyek yang sangat diminati investor sepanjang pembiayaan tidak menggunakan APBN. Jonan juga kembali mengingatkan akan pesan Presiden seperti dikutip sebuah media cetak nasional bahwa pembangunan hendaknya dimulai dari wilayah terluar, terpencil, perbatasan, atau wilayah rawan bencana. Ini demi pemerataan pembangunan.

Jadi sebaiknya proyek yang layak secara bisnis dibiayai secara komersial. APBN diperuntukkan proyek layak secara ekonomi, tetapi tidak layak secara bisnis. Melihat animo investor Jepang dan China terhadap proyek kereta cepat yang begitu besar, inilah kesempatan pemerintah untuk memilih investor yang terbaik.

Jangan sampai ada pihak-pihak mendorong investor tertentu demi meraih keuntungan secara pribadi atau kelompok. Kalau perlu, investor yang dipilih harus siap membiayai sepenuhnya proyek tanpa harus merogoh dana APBN.

Biarkanlah dana APBN dialokasikan proyek infrastruktur perkeretaapian di luar Jawa yang selama ini didengung-dengungkan Presiden Jokowi yang menjadi janji pada masa kampanye presiden lalu.