Jokowi Harus Punya Alasan Kuat untuk Rombak Kabinet

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera merombak kabinet kerja, bahkan partai pendukung termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setuju reshuffle kabinet dilakukan.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, perombakan kabinet merupakan hak Presiden Jokowi, tapi harus mempunyai alasan yang kuat.

"Untuk mengubah kabinet, presiden mesti memiliki landasan yang kuat mengapa perombakan dilakukan," kata Siti Zuhro saat dihubungi wartawan, Selasa (21/4/2015).

Dia menjelaskan, parameter yang digunakan untuk menilai kinerja para menteri harus jelas. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) misalnya, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang menilai para menterinya.

"Selama parameter yang digunakan Jokowi jelas dalam merombak kabinet, selama itu pula akan bisa dipertanggungjawabkan," imbuhnya.

Namun tidak bisa dipungkiri perombakan kabinet adanya tarikan kepentingan politik. Baik komposisi koalisi masih tetap sama atau berubah.

"Kalau berubah, akan bisa mengubah komposisi kabinet kerja tergantung partai-partai yang bergabung dalam komposisi koalisi baru. Termasuk pertimbangan profesionalitas, kompetensi dan kapasitas yang perlu dikedepankan," tegasnya.