Investor Umbar Janji

Selasa, 21 April 2015 - 09:48 WIB
Investor Umbar Janji
Investor Umbar Janji
A A A
Selama tiga hari Pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan World Economic Forum(WEF) 2015. Ibaratnya pemerintah menggelar panggung untuk membuka mata investor asing yang dihadiri ratusan CEO perusahaan besar, puluhan lembaga keuangan internasional, dan pengambil kebijakan dari berbagai negara, yang berlangsung pada 19–21 April.

Panggung itu adalah sebuah sarana efektif untuk mempromosikan negeri ini sebagai salah satu tujuan investasi yang menjanjikan di kawasan Asia Tenggara. Forum ekonomi dunia tersebut adalah sebuah kesempatan emas bagi pemerintah untuk membangun kepercayaan dari para investor internasional.

Boleh dikata forum ini telah menyinergikan kepentingan baik antarpemerintah, pemerintah dengan swasta maupun swasta dengan swasta. Dalam pertemuan tersebut, sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, pemerintah tidak memasang target investasi karena panggung ini sebagai sarana pemerintah menjelaskan iklim perekonomian dan program pembangunan ke depan.

Meski belum bicara soal nilai investasi, setidaknya investor yang terjaring kelak betul-betul fokus pada sektor yang diharapkan pemerintah menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional, terutama sektor infrastruktur mulai dari pelabuhan, jalanan, transportasi perkeretaapian, bandar udara hingga pembangkit listrik.

Jadi, pemerintah tetap harus selektif menerima investor tidak sekadar memfasilitasi pemilik modal yang asal menanamkan modal demi keuntungan, lalu target investasi yang dipatok pemerintah tercapai. Apalagi Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa adalah pasar yang empuk di mata investor, terutama industri, berkaitan dengan konsumsi masyarakat yang sebenarnya bisa ditangani investor lokal.

Sekadar menyegarkan ingatan, WEF adalah organisasi nirlaba internasional yang bertujuan mendorong perbaikan ekonomi dunia melalui kerja sama pemerintah dan swasta. Organisasi yang hadir sejak 1971 itu merangkul ribuan perusahaan besar dunia dari sekitar 50 negara. Sebelum digelar di Jakarta, perhelatan ini telah didahului pertemuan tahunan di Davos Klosters, Switzerland.

Lalu dilanjutkan dengan pertemuan regional di sejumlah kawasan. Dan pertemuan yang digelar di Jakarta adalah pertemuan regional untuk kawasan Asia Timur. Terlepas dari forum ekonomi dunia itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang mematok angka investasi yang cukup besar sekitar Rp3.600 triliun untuk lima tahun ke depan, sebuah tantangan yang tidak gampang diimplementasikan.

Karena itu, untuk menarik investor harus digunakan pendekatan yang tidak biasa. Pasalnya, antara minat investor dan realisasi investasi belum tentu sejalan dengan harapan. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membuktikan, sepanjang periode 2009–2014 realisasi investasi yang terbukukan sebesar Rp1.600 triliun. Bila menghubungkan realisasi dan rasio investasi jauh dari harapan.

Rasio investasi selama lima tahun di bawah 50% yang berarti lebih dari separuh investor hanya berminat. Perinciannya, total realisasi penanaman modal asing sekitar 38% dan penanaman modal dalam negeri sebanyak 43%. Jadi, investor lebih banyak mengumbar janji. Gelagat yang sama mulai terlihat pada realisasi investasi dari sejumlah investor dari Negeri Tirai Bambu.

Dalam periode 22 Oktober 2014 hingga 6 April 2015, sebagaimana data publikasi BKPM, komitmen investasi dari sejumlah perusahaan Tiongkok mencapai USD 72 miliar atau Rp 930 triliun, tetapi tidak sampai 10% yang serius atau senilai USD700 juta. Keseriusan investor tersebut ditunjukkan dengan terus melakukan koordinasi, survei lokasi, pencarian lahan hingga aspek lain yang berkaitan dengan persyaratan investasi di Indonesia.

Perilaku investor Tiongkok tersebut diamini Kepala BKPM Franky Sibarani yang mencoba mengoreksi diri bahwa kecilnya realisasi investasi dari Negeri Panda itu karena Indonesia tidak memiliki kantor perwakilan di negara berpenduduk terbesar di dunia tersebut. Aneh bin ajaib, di Tiongkok yang diharapkan berinvestasi besar-besaran di negeri ini, BKPM justru tidak mempunyai perpanjangan tangan di sana.
(bbg)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.3685 seconds (0.1#10.140)