DPR Nilai Penjelasan Pemerintah Belum Cukup Terkait Kapolri

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, terkait penunjukkan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), akan dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

"Surat (penunjukkan) itu harus kita bahas dalam waktu 20 hari sejak kemarin (terhitung masa sidang ketiga)," ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/3/2015).

Menurut dia, proses administrasi penunjukkan calon Kapolri sudah berjalan sesuai aturan yang dilakukan pemerintah. Hanya saja, pemerintah dianggap masih kurang menjelaskan proses pergantian dari Komjen Pol Budi Gunawan ke Badrodin.

"Penjelasan (pemerintah) sangat pendek, perlu elaborasi panjang karena membutuhkan dukungan putusan dari DPR," ungkapnya.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, penjelasan dari pemerintah diperlukan agar proses gonta-ganti calon Kapolri tidak terulang kembali. Sehingga DPR bisa langsung menggarap uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kepada calon.

Fadli sendiri menilai, sosok Badrodin merupakan petinggi Polri yang berprestasi. Sehingga kepantasan Badrodin sebagai Kapolri cukup dipertimbangkan.

"Saya lihat dia sosok baik dan lulusan terbaik. Saya tak melihat dari sisi figur. Saya kira tidak ada masalah," tambahnya.

Sekadar informasi, Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Padahal Budi sudah disahkan DPR sebagai pemimpin korps Bhayangkara tersebut. Sebagai gantinya, Jokowi mengajukan nama baru Badrodin Haiti.