Golkar dan PPP Diobok-obok Pemerintah, Demokrat Netral

JAKARTA - Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan, pihaknya tidak akan ikut campur dalam pengajuan hak angket terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.

Hak angket akan digulirkan oleh Fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) terhadap Menkumham atas keputusannya yang mengesahkan kepengurusan Golkar Agung Laksono.

Menurut Syarief, hak angket terhadap Menkumham adalah persoalan internal Partai Golkar. Meski dekat dengan Koalisi Merah Putih (KMP), lanjut Syarief, Demokrat tak akan ikut campur rumah tangga partai lain.

"Demokrat tidak ikut-ikut. Itu urusan internal Golkar. Sesuai dengan UU (Undang-undang) Parpol (Partai Politik). Sebaiknya diselesaikan internal sendiri," kata Syarief kepada Sindonews, Selasa (24/3/2015).

Diakui Syarief, meski belum ada instruksi langsung dari ketua umum, seluruh kader Demokrat sudah sepakat untuk tidak ikut mendukung hak angket terhadap Menkumham yang tengah digulirkan oleh Fraksi Golkar.

Selain persoalan Partai Golkar, Syarief pun memastikan pihaknya juga tidak akan mencampuri urusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang urusan internalnya juga dicampuri oleh pemerintah.

"Semua kader sudah tahu (sikap partai). Iya dong (PPP juga urusan internal). Jangan ikut campur. Ini sikap final," kata Syarief.