Jadi Contoh Masyarakat, Denny Diminta Penuhi Panggilan Polisi

JAKARTA - Sebagai orang yang paham hukum, sudah seharusnya mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri. Pemanggilan Denny itu terkait dengan dugaan kasus korupsi Payment Gateway di Ditjen Imigrasi Kemenkumham.

"Dia ini kan mengerti hukum, harusnya dia hadir. Dia ini mantan Wamenkumham, dan pasti menjadi contoh masyarakat. Kalau seperti ini gimana? Nanti dicontoh sama masyarakat, gimana?" kata Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit melalui rilis yang diterima Sindonews, Jumat 6 Maret 2015.

Menurut dia, kalau Denny yakin tidak bersalah seharusnya tak perlu takut menghadiri panggilan tersebut. "Sekalipun dia dapat tuduhan tidak benar, ya dia harus beri penjelasan," ucapnya.

Arbi pun sangat menyayangkan, jika sosok sekelas Denny sampai diberitakan dijemput paksa oleh pihak Bareskrim. "Kalau sampai tiga kali mangkir, ya ditangkap dengan istilah dijemput paksa," pungkasnya.

Dia pun berharap, untuk panggilan selanjutnya, Denny bisa mendatangi Bareskrim untuk memberikan penjelasan. "Tinggal menjelaskan saja apa susahnya, dana darimana, ke mana, terus jelaskan arahnya ke mana," tuturnya.

Seperti diketahui, Wamenkumham Denny Indrayana lebih memilih mendatangi Kantor Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, di Kompleks Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta ketimbang memnuhi panggilan Bareskrim.

Denny tiba di kantor Mensesneg Pratikno, pukul 14.30 WIB, rencananya ingin menemui Refly Harun selaku Staf Khusus Mensesneg Pratikno.

"Pak Pratikno enggak ada ya. Ya tadi sih janjinya kalau ada Mas Andi (Sekretaris Kabinet). Kalau enggak ada, ya mungkin teman-teman staf khusus, Refli Harun," ujar Denny di Kantor Mensesneg Pratikno, Kompleks Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, kemarin.