Sulit Kendalikan Partai, Kinerja Jokowi Terhambat

JAKARTA - Kinerja pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai belum memuaskan rakyat. Dalam 100 hari kepemimpinannya, Jokowi dinilai belum mampu mengendalikan kekuasannya secara penuh.

Direktur Eksekutif IndoBarometer M Qodari mengatakan seharusnya Jokowi mampu mengendalikan kekuasannya secara penuh agar pemerintahan berjalan dengan baik.

"Problem Jokowi bukan dalam hal teknis karena dia memulai dari bawah mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga menjadi Presiden. Tetapi soal konsolidasi kekuasaan," tutur Qodari saat berbicara dalam diskusi Forum Intelektual Studi Untuk Indonesia (FIS-UI) dengan tema Diskusi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK di Balai Sarwono, Jeruk Purut, Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (29/1/2015).

Meski menjadi Presiden, kata dia, Jokowi tidak lantas bisa mengendalikan partainya. Alhasil, fraksi partai pendukungnya lebih mendengarkan pandangan ketua umum ketimbang presiden dalam menyikapi sebuah kebijakan.

Atas kondisi itu, kata dia, Jokowi tidak leluasa dalam mengambil keputusan. Tak ayal, Jokowi harus mengambil keputusan yang bersifat jalan tengah.

"Kekhawatiran terhadap Jokowi bukan karena tidak mampu mendengarkan dan memahami rakyat kecil. Tapi dalam mengelola kekuasaan, Jokowi harus belajar konsolidasi power," tuturnya.