JK Nilai Tindakan Menko Polhukam Bukan Intervensi Golkar

JAKARTA - Imbauan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno agar penyelenggaraan Munas Partai Golkar ke-IX di Bali ditiadakan ditanggapi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Menurut JK, tindakan Menko Polhukam itu bukan sebagai bentuk intervensi pemerintah kepada Partai Golkar. "Intervensinya apa?" kata JK di kantornya, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar mengatakan, pemerintah dalam hal ini melihat dari sudut keamanan. Bukan justru mengintervensi atau mencampuri urusan internal Golkar.

"Karena pemerintah, polisi bertanggung jawab kepada keamanan. Kalau kayak kemarin (bentrok dua kelompok AMPG) terjadi bawa parang tenteng-tenteng, berkelahi melempar batu di Bali nanti gimana?" tuturnya.

Dia berpendapat, imbauan Menko Polhukam itu lebih kepada upaya mencegah terjadinya konflik di Bali. "Apalagi di Bali kalau nanti ada kayak kemarin di sini (ricuh) besar-besaran kan bisa terjadi juga kemana-mana. Isu itu menjadi internasional tidak bagus untuk Bali kalau jadi keributan itu," imbuhnya.

Dia menyarankan, Munas yang sedianya bakal digelar di Bali mesti dipindah ke daerah lain. Akan tetapi, kata dia, selama polisi menyatakan daerah tersebut aman dan meski tetap memiliki izin dari kepolisian.

"Ya sebenarnya lebih baik terakomodasi semuanya, sehingga ada waktu yang cukup," pungkasnya.