3 Tuntutan Mahasiswa kepada Pemerintahan Jokowi-JK

JAKARTA - Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai sebagai bentuk pendustaan dari pemerintah.

Maka itu Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia (KAMMI) meminta pertanggungjawaban Menteri ESDM, Sudirman Said atas munculnya kebijakan tersebut.

"Kenaikan BBM ini adalah tanggung jawab mereka. Sehingga mereka, Rini Soemarno, Sudirman Said dan Sofyan Djalil semestinya harus di turunkan dari menteri," ujar Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Romidi Karyawan di depan Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Romidi juga menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkesan menutup mata saat pemilihan tiga menterinya yang terindikasi sebagai mafia migas.

"Apalagi kalau sudah menjabat lima tahun, apa yang terjadi pada Indonesia? Inilah neolib dalam Pemerintahan Jokowi-JK," tukasnya.

Usai dari menyampaikan protes bersama sejumlah rekannya di depan Kementerian ESDM, mereka bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Jabodetabek juga menyampaikan protes di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Ketua Badan Koordinasi (Badko) HMI Jabodetabek, Zulkarnain Bagariang menyampaikan, tiga tuntutan. Pertama, kata Zulkarnain adalah mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Alasannya, kebijakan itu tidak sesuai dengan UU Nomor 12 tahun 2014 tentang APBN-P.

Kedua, lanjut Zulkarnain, menuntut pemerintah untuk memberantas mafia migas yang menguasai jalur perdagangan migas. Dia menambahkan, tuntutan ketiga adalah mengutuk keras tindakan represif aparat TNI/ Polri dalam menghadapi para pengunjuk rasa yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Tuntutan ini mengerucut pada pemecatan tiga menteri di kabinet kerja Jokowi yang mengurusi soal migas, yakni Rini Soemarno, Sudirman Said, dan Sofyan Djalil," cetusnya.