DPD Klaim Papua Belum Siap Hadapi Kenaikan BBM

JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sejak 18 November 2014, sampai hari ini masih mendapat penolakan. Pasalnya, alasan Jokowi menaikkan harga BBM tersebut dinilai tidak tepat dan mendadak.

Sehingga masyarakat belum siap menerima kebijakan tersebut. Khususnya masyarakat Papua yang selama ini kita tahu adalah wilayah yang menjual BBM dengan harga sangat tinggi, karena membutuhkan biaya yang mahal dalam pengiriman BBM ke wilayah tersbut.

"Belum siap (BBM naik) karena belum punya antisipasi," ujar anggota DPD RI dari Provinsi Papua Yanes Murib, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (21/11/2014).

"Karena kondisi daerahnya ekonomi masyarakat disana untuk subsidi BBM belum diantisipasi dengan baik. Dengan hadirnya ini (harga BBM naik) kita belum tahu pengangkutannya seperti apa," imbuhnya.

Menurut Yanes, dirinya tidak bisa memprediksi setinggi apa harga BBM di Papua setelah kebijakan tersebut diterapkan.

"Karena BBM sangat mahal. Keluar ibu kota ada yang Rp50 ribu sampai Rp100 ribu per liter. Kabupaten puncak dan Kabupaten lain ada yang di atas Rp100 ribu, bahkan Rp200 ribu per liter, bagaimana ke depan kalau naik BBM," ungkapnya.

Dia berharap pemerintah daerah Papua dapat membuat regulasi seperti pemberian subsidi kepada masyarakat Papua, dengan mengajukan dana ke pemerintah pusat.

Lebih lanjut Yanes mengatakan, DPD akan meminta penjelasan kepada pemerintah terkait kebijakan Jokowi tersebut, untuk mengetahui antisipasi apa yang diberikan pemerintah terhadap wilayah Papua.

"Kami Komite I DPD akan panggil pemerintah untuk kita minta penjelasan. Kami tunggu penjadwalan dari ketua komite," tandasnya.