Tiga Blunder Jokowi Angkat Prasetyo Jadi Jaksa Agung

JAKARTA - Dipilihnya HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung baru oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menuai kritik dari masyarakat. Presiden Jokowi dinilai tidak tepat pilih Prasetyo.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti menyebutkan, langkah Jokowi menunjuk mantan politikus Partai Nasdem itu sebagai Jaksa Agung, dinilai memiliki tiga kecacatan.

Pertama menurut Ray, Jokowi dalam menyeleksi calon Jaksa Agung dinilai tertutup. Hal itu terbukti dengan langkah Jokowi yang enggan mengumumkan nama Jaksa Agung sejak awal.

"Tiba-tiba masyarakat dikejutkan pada kenyataan bahwa sore hari, tanggal 19 November, Jokowi langsung melantik Prasetyo sebagai Jaksa Agung," ujar Ray melalui rilis yang diterima Sindonews, Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Selanjutnya, kata Ray, akibat dari sikap kurang terbuka Jokowi dalam menyeleksi calon Jaksa Agung, berimplikasi pada cacat yang kedua, yaitu, Jokowi dinilai tidak transparan bahkan cenderung mengabaikan partisipasi masyarakat dalam memilih Jaksa Agung.

Dijelaskan Ray, karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses seleksi calon Jaksa Agung, menyebabkan masyarakat tidak bisa menilai rekam jejak Jaksa Agung.

"Perlu diketahui, di era reformasi ini ada tiga lembaga yang masih jauh dari harapan pembenahan reformasi. Selain birokrasi dan Kepolisian, institusi Kejaksaan juga jauh dari sentuhan reformasi," ungkapnya.

Cacat ketiga kata Ray, efek dari pemilihan Prasetyo menjadi Jaksa Agung. Prasetyo meski pernah menjabat sebagai Jaksa Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), tetapi dinilai tidak memiliki prestasi apa-apa dalam membongkar kasus besar.

Bahkan, niatan Jokowi untuk mereformasi birokrasi di tubuh Kejaksaan Agung dinilai tak berarti apa-apa. Ray menegaskan, ide reformasi birokrasi oleh Prasetyo tak terdengar sama sekali saat ia bertugas menjadi Jampidum.

"Prasetyo juga merupakan kader partai politik. Tentu hal ini seperti menyepelekan semangat Jokowi sendiri yang ingin menegakkan pemerintahan yang jauh dari tekanan dan kepentingan parpol," pungkasnya.