Emron Pangkapi Pertanyakan Keabsahan Muktamar PPP SDA

JAKARTA - Acara Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar pihak Suryadharma Ali di Hotel Grand Sahid dipertanyakan beberapa internal elite partai tersebut.

Wakil Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya, Emron Pangkapi mengatakan, muktamar harus dihadiri ketua dan sekretaris DPW dan DPC yang sah dari seluruh Indonesia, serta anggota DPP dan fraksi di DPR.

"Alhamdulillah kesadaran politik pengurus partai di daerah cukup tinggi, sehingga pertemuan Sahid hanya dihadiri kurang dari 20% pengurus asli PPP," ujar Emron dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sindonews, Kamis (30/10/2014).

Menurutnya, berdasarkan dokumen Muktamar VIII PPP di Surabaya beberapa waktu lalu dihadiri 986 peserta, dilengkapi mandat dan SK kepengurusan serta langsung didaftarkan pencocokannya di notaris.

"Atas dasar itulah Kemenkumham mengesahkan Muktamar VIII sebagai satu2nya DPP yang diakui pemerintah," tukasnya.

Sebaliknya, kata Emron, pertemuan di Hotel Sahid tidak dihadiri mayoritas DPP maupun anggota Fraksi PPP di DPR.

"Coba lihat pada enggak kelihatan, karena mereka tahu itu muktamar abal-abalnya SDA (Suryadharma Ali) dan Djan Faried," tandasnya.