Jokowi-JK Diminta Tegakkan Hukum di Indonesia

JAKARTA - Organisasi Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) mendesak kepada presiden dan wakil presiden, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), untuk memberi kepastian hukum di Indonesia.

Hal itu disampaikan sejumlah aktivis PPI menyikapi rencana pemerintah Jokowi-JK yang telah dipercaya masyarakat untuk memimpin Indonesia.

"Pemerintah baru membawa harapan baru dari seluruh rakyat Indonesia," kata Sekjen PPI, Gede Pasek Suardika, saat jumpa pers, di Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Kamis (23/10/2014).

"Salah satu harapan itu adalah dikembalikannya harkat dan martabat penegakan hukum sebagai pilar keadilan," imbuhnya.

Lebih lanjut Pasek mengatakan, PPI memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya mengenai pemerintahan mendatang. Khususnya penegakan hukum di Indonesia.

Modal penegakan hukum, kata Pasek sudah dikantongi pemerintah Jokowi-JK. Menurutnya, dukungan rakyat menjadi modal utama bagi Jokowi-JK untuk menunaikan janji-janjinya.

Ditambah, kata Pasek, sikap kenegarawanan Prabowo Subianto beserta Koalisi Merah Putih yang secara terang-terangan mau mendukung pemerintah baru itu.

"Hukum harus dijaga agar tidak dijadikan alat politik," tandasnya.