Rombongan Haji Suryadharma Ali Diperiksa KPK

Kamis, 17 Juli 2014 - 12:06 WIB
Rombongan Haji Suryadharma Ali Diperiksa KPK
Rombongan Haji Suryadharma Ali Diperiksa KPK
A A A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota rombongan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali yang berangkat haji pada 2012 sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2012-2013.

Saksi-saksi tersebut adalah staf khusus Menteri Agama Guritno Kusumo Danu, anggota DPR Komisi VI dari fraksi Partai Hanura Erik Satrya Wardhana. Dari swasta yaitu istri Guritno, Titiek Murrukmihati, istri salah seorang staf khusus Menag Etty Triwi Kusumaningsih, orang dekat Suryadharma Ali, Richard Lessang Frans, istri Richard, Inani Arya Tangkari, serta Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Banten Muhammad Mardiono.

"Diperiksa untuk tersangka SDA," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi wartawan, kamis (17/7/2014).

Sehari sebelumnya, KPK telah memanggil istri Ketua Umum PPP itu, Wardatul Asriah dan menantunya Rendhika Deniardy Harsono. Keduanya diperiksa menjadi saksi untuk SDA.

Dalam kasus ini, pada tanggal 22 Mei 2014, KPK telah menetapkan SDA sebagai tersangka. Dia dianggap telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan perbuatan melawan hukum selaku Menteri Agama terkait dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 yang menelan anggaran Rp1 triliun.

KPK dalam kasus ini menduga ada pelanggaran dalam beberapa pokok anggaran yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pemondokan, hingga transportasi di jemaah haji di Arab Saudi.

Suryadharma Ali diduga mengajak keluarganya, unsur di luar keluarga, pejabat Kementerian Agama hingga anggota DPR untuk berhaji padahal kuota haji seharusnya diprioritaskan untuk masyarakat yang sudah mengantre selama bertahun-tahun.

Dia diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-(1) KUHPidana juncto Pasal 65 KUHPidana.
(kri)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 1.1488 seconds (0.1#10.140)