Yusril: Penegakan hukum tegak, jika presiden dukung

Sindonews.com - Salah satu calon presiden (capres) dari Konvensi Rakyat, Yusril Ihza Mahendra menegaskan, penegakan hukum harus ditunjang dan merupakan kemauan dari seorang presiden.

Berdasarkan pengalamannya saat menjabat Menteri Kehakiman, dirinya membuat sejumlah kebijakan mengenai persoalan hukum, akan tetapi tidak direstui presiden pada saat itu.

"Penegakan hukum memang harus dimulai dari presiden, karena saya pernah jadi Menteri Kehakiman dan berapa kali buat kebijakan dan tidak disetujui oleh presiden, jadi memang harus ditunjang oleh presiden, walau presiden tidak bisa intervensi peradilan," kata Yusril dalam dalam Dialog dengan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) di Salemba, Jakarta, Jumat (7/3/2014)

Kata Yusril, meski presiden tidak bisa melakukan intervensi terhadap peradilan, akan tetapi kepala negara harus tetap mengawasi penegakan hukum. "Tapi, presiden harus penting untuk mengawasi dan memberikan arahan dalam memberikan penegakkan hukum," tegasnya.

Selain presiden, penegakan hukum di Indonesia juga harus didukung dengan adanya perbaikan sistem dan aparatur penegak hukum di tanah air. "Hukum kita juga harus diperbaiki dengan membangun sistem aparat hukum dan lembaga hukum," tegasnya.