SBY: Pejabat daerah jangan selewengkan kekuasaan

Sindonews.com - Mengguritanya dinasti salah satu pejabat daerah yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini turut menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia mengaku memantau persoalan yang tengah ramai dibicarakan masyarakat di berbagai media massa dan media sosial.

"Saya juga komunikasi dengan Mendagri, munculnya sejumlah kasus di daerah yang melibatkan pejabat-pejabat daerah dan ternyata pejabat-pejabat di daerah itu memiliki hubungan kekerabatan," ujar Presiden SBY saat konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2013).

Dia mengaku, sejauh ini sudah sering mengingatkan kepada jajaran pemerintah daerah agar berhati-hati menggunakan kekuasaannya. Meski tidak diatur dalam undang-undang, ia mengatakan para pejabat harus mempertimbangkan norma.

"Meskipun Undang-Undang Dasar (UUD) atau juga undang-undang tidak pernah membatasi siapa menjadi apa dalam posisi di pemerintah, apakah ayah, ibu, anak, adik dan sebagainya itu menduduki posisi-posisi di jajaran pemerintahan. Tetapi saya kira kita perlu memiliki norma batas kepatutan, yang patut itu seperti apa yang tidak patut itu seperti apa," katanya.

Sebab, menurutnya, yang berbahaya apabila menyatu antara kekuasaan politik dengan kekuasaan untuk melaksanakan bisnis. "Godaannya besar," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, dia menyingung desentralisasi dan otonomi daerah (Otda) yang seolah-olah kekuasaan pemerintah daerah (pemda) lebih besar. Karena itu, SBY mengingatkan agar lebih berhati-hati dalam menggunakan kekuasaan.

"Kekuasan Gubernur Walikota juga jauh lebih besar dibandingkan era sebelum otonomi daerah (Otda), maka sekali lagi berhati-hati di dalam menggunakan kekuasaan, yang patut. Tetapi kalau melebihi kepatutan, godaan datang. Dan katakanlah kekuasan yang ada di satu orang atau satu keluarga yang kait-mengait itu memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan," ucapnya.

Maka dari itu, SBY mengajak seluruh warganya untuk membangun kehidupan masyarakat yang baik. "Mari kita bangun kehidupan pemerintahan dan bernegara yang baik. Kalau itu wajar, patut, maka Insya Allah tak akan membawa keburukan apapun," ungkapnya.

Oleh karena itu, dia berharap agar masyarakat juga lebih aktif memastikan bahwa dimanapun di negeri ini, tidak boleh terjadi monopoli, tidak boleh terjadi konsentrasi kekuasaan politik apalagi dibarengi dengan kepentingan-kepentingan ekonomi dan bisnis yang tidak membawa kebaikan di negeri ini.

"Ini berlaku bagi semua di seluruh Indonesia, pusat maupun daerah.
Kewajiban saya sebagai Presiden mengingatkan. Sekali lagi, jangan karena UUD dan UU tidak melarang. Tapi marilah kita pilih pilihan yang patut yang bijak, tidak membawa masalah apapun," pungkasnya.

Baca berita:
Wawan, "jenderal" di balik dinasti Atut