Opini

PNS di negeri pegawai

Selasa,  8 Oktober 2013  −  08:20 WIB
PNS di negeri pegawai
ACHMAD M AKUNG

SALAH satu keunikan bangsa kita adalah birokrasi yang “Indonesia banget”. Panjang, lambat, kurang koordinasi, dan seringkali inefisien. Salah satu biang keladinya adalah birokrasi kita dipunggawai oleh korps pegawai negeri sipil (PNS) yang mengalami obesitas akut.

Obesitas birokrasi tersebut antara lain tersebab oleh membengkaknya jumlah PNS yang tidak terkendali sejak 2005. Tercatat hanya pada 2004 pertumbuhan PNS negatif (-1,66). Selanjutnya sejak 2005 angka pertumbuhan terus naik, bahkan pada 2007 mencapai 9,18%, dan 2009 tembus dua digit 10,8%. Republik ini memang pernah “sungguh terlalu”. Apabila kita mencermati perhitungan Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat (2011) terhadap RAPBN 2012, dana Rp215,7 triliun dialokasikan untuk membiayai 4,7 juta pegawai negeri dan 31 juta rakyat miskin hanya mendapat jatah Rp50 triliun.

Sementara di ranah pemerintahan lokal lebih dahsyat lagi. Banyak pemerintah daerah yang beberapa tahun lalu menghabiskan APBD-nya untuk belanja pegawai hingga di atas 60%, bahkan ada yang mencapai 83%. Sebuah angka fantastis yang menggambarkan kejumudan birokrasi dan tata kelola pemerintahan kita. Kooptasi kekuatan politik para “raja kecil” daerah pascaotonomi yang sangat besar membuat rekrutmen CPNS seakan menjadi komoditas yang sah dibisniskan, tanpa mempertimbangkan kaidah manajemen sumber daya manusia.

Di level pusat, instruksi politik dan transaksi kolusi-nepotisme juga mengangkangi perekrutan pegawai negeri. Beruntung, kita segera “belajar” terjaga dari kejumudan ini dengan menggagas moratorium penerimaan CPNS terhitung 1 September 2011 sampai 31 Desember 2012. Meskipun sempat mengecewakan jutaan pencari kerja, setidaknya ini langkah awal yang baik bagi reformasi birokrasi yang dirindukan negeri ini.

Bentukan budaya
Seiring berakhirnya moratorium, ritual rekrutmen pegawai negeri di kementrian, departemen, lembaga, maupun daerah pada 2013 dibuka kembali. Ibarat oase bagi jutaan pencari kerja, animo untuk mengadu nasib menjadi abdi negara terlihat sangat tinggi. Menpan dan RB Azwar Abubakar menyatakan, setidaknya dua juta orang diperkirakan akan mengikuti seleksi PNS (KORAN SINDO, 25/9).

Di banyak negara maju, menjadi pegawai pemerintahan bukanlah profesi yang diminati. Namun, di Indonesia, menilik ruang batin dan kultur masyarakat kita yang cenderung masih konservatif, tampaknya sebagian masyarakat kita masih terjangkiti semacam “sindrom pegawai negeri minded”. Seseorang baru dianggap benar-benar “bekerja” apabila telah memiliki NIP.

Menjadi wajar apabila masyarakat berlomba mengejar status sebagai PNS yang “adem-ayem”, relatif santai, minim risiko, anti-PHK, namun kesejahteraannya terus meningkat, plus dapat pensiun. Menilik tingginya animo dan terbatasnya kursi PNS, persaingan sengit sudah pasti akan terjadi. Tarik ulur kepentingan tidak mungkin terhindarkan.

Sebagian kalangan menempuhnya melalui perjuangan wiyata bakti, mengabdi selama bertahun-tahun dengan gaji yang minim, sebagai tenaga honorer, harian lepas, guru bantu, atau apa pun namanya, yang terkadang bahkan tanpa kepastian status. Sementara kalangan yang memandang pegawai negeri adalah “segalanya”, bahkan menghalalkan segala cara.


Selanjutnya...

views: 1.537x
Halaman 1 dari 3
Bagikan artikel ini :

 

shadow