Survei: Pemerintahan SBY-Boediono terkorup

Kamis, 05 September 2013 - 18:58 WIB
Survei: Pemerintahan SBY-Boediono terkorup
Survei: Pemerintahan SBY-Boediono terkorup
A A A
Sindonews.com - Banyak masyarakat menilai Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono adalah terkorup. Hal demikian adalah salah satu kesimpulan dari hasil survei yang dilakukan Indonesia Network Election Survey (INES) yang dilakukan pada 16-30 Agustus 2013.

90,2 persen responden menyatakan Pemerintahan SBY-Boediono adalah pemerintah yang paling banyak korupsi.

"Dalam temuan survei ditemukan hampir 90,2 persen menyatakan bahwa pemerintahan SBY-Boediono adalah pemerintah yang terkorup," ujar Direktur Eksekutif INES Irwan Suhanto di Gallery Cafe, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2013).

Selain itu 87,5 persen responden mengenal pemerintahan SBY-Boediono karena kerap membagikan uang lewat Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Sebanyak 21,4 persen responden menilai Pemerintahan SBY-Boediono tidak pro rakyat.

"Lalu, 68,4 persen masyarakat menilai Pemerintahan SBY-Boediono lebih suka impor bahan pangan dibandingkan memproduksi lewat hasil pertanian sendiri, hal ini tercermin dalam temuan survei bahwa 79,3 persen mengatakan bahwa pemerintah tidak memberikan dukungan terhadap sektor pertanian," paparnya.

pengumpulan data dalam survei dilakukan dengan cara metode tatap muka langsung, dengan menggunakan kuisioner sebagai instrumen pengumpulan informasi. Sementara pertanyaan dalam survei ini menggunakan kombinasi pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup.

Sampling frame dalam survei ini, ujar dia, adalah warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih pada saat Pemilu 2014.

Sampel yang diambil adalah 8.280 responden di 33 provinsi, 390 kabupaten, 92 kotamadya, meliputi 600 desa dan 425 kelurahan dengan margin of error sekitar 1,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sedangkan, penarikan sampel dalam survei ini menggunakan metode stratified random sampling. Sampel diambil secara random atas dasar provinsi, proporsi desa-kota, penghasilan dan jenis kelamin. Stratifikasi diperlukan agar heterogenitas dari populasi masyarakat Indonesia dapat tercermin dalam sampel.
(lal)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.6989 seconds (0.1#10.140)