15 bentuk penyalahgunaan anak dalam pemilu versi KPAI

15 bentuk penyalahgunaan anak dalam pemilu versi KPAI
Ilustrasi (Istimewa)
A+ A-
Sindonews.com - Ketua Divisi Sosialisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Sholeh mengatakan bahwa pro kontra soal pelibatan anak-anak dalam kegiatan partai politik mencuat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Komisi II DPR RI belum lama ini.

KPAI, kata dia, berpegang pada ketentuan undang-undang dan kepentingan terbaik bagi anak. Di satu sisi, ujar dia, anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan politik yang bermartabat, karena salah satu prinsip dasar perlindungan anak adalah mendengar dan menghargai pendapat anak.

Di sini yang lain, lanjut dia, Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan anak mengatur bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

"Yang dilarang dalam kegiatan politik, adalah penyalahgunaan anak. Untuk itu, KPAI merinci bentuk-bentuk penyalahgunaan anak dalam pemilihan umum yang terlarang dan disampaikan secara resmi ke KPU untuk jadi acuan dalam mewujudkan Pemilu Ramah Anak," ujarnya melalui pesan singkat kepada Sindonews, Sabtu (27/7/2013).

Ada 15 bentuk penyalahgunaan anak dalam pemilihan umum yang terlarang menurut KPAI. Pertama, memanipulasi data anak yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah agar bisa terdaftar sebagai pemilih

Kedua, menggunakan tempat bermain anak, tempat penitipan anak, atau tempat pendidikan anak untuk kegiatan kampanye terbuka. Ketiga, memobilitasi massa anak oleh partai politik atau calon anggota legislatif (Caleg).

Keempat, menggunakan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih partai atau caleg tertentu. Kelima, menampilkan anak sebagai bintang utama dari suatu iklan politik.


Selanjutnya...
dibaca 3.134x
Halaman 1 dari 3
Top