Penerapan Stranas PPRG terkendala pergantian pejabat

Penerapan Stranas PPRG terkendala pergantian pejabat
Meneg PP-PA Linda Gumelar (Ist)
A+ A-
Sindonews.com - Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PPPA) Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan, penerapan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (Stranas PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di daerah terkendala pergantian pejabat.

Hal ini disampaikan saat ditemui di Kantor Kemenko Kesra Selasa (16/7/2013). Linda mengatakan, para pejabat yang menangani analisa dan evaluasi Stranas PUG/PPRG di daerah yang kerap berganti menyulitkan penerapannya. Yang sering terjadi di lapangan adalah pejabat yang ditugasi dan mendapatkan pelatihan untuk penerapan Stranas PUG/PPRG sering berganti.

Hal ini, lanjut Linda, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memberikan pemahaman kepada pejabat yang baru. Terkait hal ini, Kementerian PPPA sudah melakukan kesepakatan dengan 33 provinsi untuk mulai menerapkan Stranas PUG /PPRG. Namun, kata Linda, belum semua pemerintah daerah bergerak cepat dalam hal ini.

"Kami bekerjasama dengan pemerintah daerah mengadakan pelatihan untuk penguatan kelembagaan dengan menggunakan dana dekonsentrasi," tandasnya.

Dia mengatakan, pada tahap awal pelatihan sekaligus penerapan ditargetkan berjalan di 20 provinsi seperti Jambi, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Kalimantan Timur.

Selain bergantinya pejabat, penerapan Stranas PUG/PPRG, juga seringkali terkendala struktur organisasi atau nomenklatur mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di beberapa daerah, bidang ini dimasukkan kedalam pemberdayaan masyarakat sehingga anggarannya tidak ada.

Linda menyampaikan, advokasi ke DPR juga dilakukan, melalui Badan Anggaran (Banggar), para anggota DPR diajak mensosialisasikan dan mengevaluasi penerapannya di lembaga-lembaga di daerah pemilihannya.


Selanjutnya...
dibaca 1.994x
Halaman 1 dari 3
Top