Penegakan hukum sebagai jalan hidup

Penegakan hukum sebagai jalan hidup
DRS DHARMA PONGREKUN MM MH
A+ A-
Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Begitu juga berdasarkan penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Hal ini tentunya sejalan dengan Pancasila yang merupakan dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila tidak berlaku.

Dengan demikian, penetapan Pancasila sebagai dasar falsafah negara berarti bahwa moral bangsa telah menjadi moral negara. Hal ini berarti bahwa moral Pancasila telah menjadi sumber tertib negara dan sumber tertib hukumnya, serta jiwa seluruh kegiatan negara dalam segala bidang kehidupan. Jelaslah hal ini membawa konsekuensi bahwa negara termasuk di dalamnya lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Karena itu, setiap tindakan harus berdasarkan hukum yang “bermoral Pancasila”, sehingga konsekuensinya hukum harus menjadi panglima demi terciptanya masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan dan hak yang sama di hadapan hukum. Supremasi hukum harus ditegakkan sebagai otoritas tertinggi, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan untuk semua orang, di mana keadilan tidak memihak pada kepentingan, tetapi keadilan yang benar-benar sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilanitu sendiri.

Namun pada kenyataannya, hukum di Indonesia yang bisa kita lihat saat ini merupakan hukum yang karut-marut, karena begitu banyaknya kejadian di sekitar kita ditambah lagi pemberitaan mengenai tindak pidana di media baik elektronik maupun cetak yang menodai rasa keadilan. Banyak sekali kejadian yang menggambarkannya, mulai dari tindak pidana pencurian buah kakao, sandal hingga maling uang rakyat.

Sebenarnya permasalahan hukum di Indonesia disebabkan oleh dua hal yang paling dominan, yaitu inkonsistensi penegakan hukum oleh aparatnya dan intervensi kekuasaan di belakang layar. Inkonsistensi penegakan hukum terus menerus selama puluhan tahun akan berdampak pada sikap masyarakat yang apatis bila mereka tidak tersangkut paut langsung dengan masalah yang terjadi. Namun bilamana mereka sendiri yang tersangkut dalam suatu masalah, tidak jarang mereka akan memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum tersebut.

Oleh sebab itu, penegakan hukum di Indonesia sampai dengan saat ini selalu mendapat sorotan yang amat tajam dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari sekian banyak bidang hukum, dapat dikatakan bahwa hukum pidana menempati peringkat pertama yang mendapat sorotan dibandingkan dengan bidang hukum lainnya.


Selanjutnya...
dibaca 14.764x
Halaman 1 dari 4
Top