Parpol dan pemilu 2014

Parpol dan pemilu 2014
SALDI ISRA
A+ A-
Tak terbantahkan, partai politik peserta pemilihan umum benar-benar berada pada posisi sentral dalam proses pengisian jabatan-jabatan politik di negeri ini.

Dari semua posisi politik yang tersedia, hanya sedikit tersedia ruang bagi mereka yang bukan dari partai politik. Sebut saja, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya bisa diisi oleh calon dari partai politik. Sejak Pemilu 2009, anggota Dewan Perwakilan Daerah pun terbuka bagi calon dari partai politik. Untuk mengisi jabatan di eksekutif, konstitusi memberikan garis demarkasi yang sangat jelas: pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya bisa diajukan oleh partai politik peserta pemilihan umum.

Begitu pula di daerah, jalur partai politik menjadi semacam jalan tol untuk menjadi calon kepala daerah lebih. Kalaupun tersedia ruang bagi calon perseorangan, pilihan melalui jalur ini seperti memilih melintas di tepi jurang terjal untuk bisa menjadi calon kepala daerah. Selain itu, jabatan-jabatan lain yang berada di luar ranah eksekutif dan legislatif juga masih memerlukan penerimaan orang partai politik. Sebut saja, untuk menjadi calon hakim agung, hasil seleksi Komisi Yudisial, masih harus diseleksi tahap berikutnya di DPR.

Begitu pula dengan komisi-komisi negara independen, semua harus melalui proses fit and proper test oleh mereka yang berasal dari partai politik di DPR. Secara sederhana, partai politik benar-benar superior dalam sistem politik kita. Dengan posisi seperti itu, partai politik sangat mungkin menjadi kekuatan yang sulit dikontrol. Karena itu, tidak tertutup kemungkinan partai politik terperangkap ke dalam postulat yang pernah dikemukakan Lord Acton: power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Boleh jadi, banyaknya petinggi partai yang terkait berbagai skandal korupsi (suap) dalam beberapa waktu terakhir menjadi bukti empirik validitas postulat Lord Acton tersebut.

Superioritas

Sebagai bagian dari upaya menelusuri akar korupsi yang melanda sebagian partai politik, medio Maret 2013 lalu Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan seminar dengan topik “Membangun Akuntabilitas Partai Politik”. Sebagai pembicara yang diminta menjelaskan penyakit akut ini dari aspek hukum tata negara, tanpa ada keraguan sedikit pun saya menyatakan bahwa salah satu penyebabnya, posisi partai politik sangat superioritas setelah perubahan UUD 1945.

Jamak d i ketahui, hasil perubahan UUD 1945 sangat bias partai politik karena mayoritas penyusun perubahan UUD 1945 adalah politisi yang merepresentasikan kepentingan partai politik. Apalagi, secara faktual perubahan UUD 1945 dilakukan di tengah krisis kepercayaan terhadap eksekutif karena pengalaman executive heavy selama di bawah kekuasaan rezim Orde Lama dan Orde Baru. Bak bergerak menggeser pendulum, partai politik berupaya memperkuat posisi DPR yang kita tahu semua anggotanya berasal dari kalangan mereka sendiri.


Selanjutnya...
dibaca 3.176x
Halaman 1 dari 3
Top