Politik

PKPU nomor 7 tahun 2013 dinilai dzhalim

Rabu,  10 April 2013  −  22:27 WIB
PKPU nomor 7 tahun 2013 dinilai dzhalim
Ilustrasi

Sindonews.com - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 7 tahun 2013 dinilai banyak yang tak sejalan dengan UU Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu legislatif.

Menurut Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto, salah satu PKPU tersebut terkait kepala desa (kades) yang harus mundur jika ingin mendaftarkan diri sebagai caleg.

"Jadi buat saya, KPU harus merevisi PKPU nomor 7 tahun 2013 itu yang bertentangan dengan semangat UU nomor 8 tahun 2012," kata Yandri saat dihubungi, Rabu (10/4/2013).

Menurut Yandri, peraturan tersebut menandakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menutup partisipasi warga negara dalam berpolitik. Sehingga, lanjutnya, aturan yang dibuat KPU itu telah mendhalimi hak-hak kepala desa yang hendak nyaleg.

"Dan peraturan itu terlalu dzalim. Seharusnya KPU kan melaksanakan UU, bukan membuat UU baru," tegasnya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PAN ini beranggapan, KPU juga telah menimbulkan diskriminasi gaya baru, dengan ancaman tidak akan mengikutserta sebuah partai politik di suatu dapil apabila keterwakilan perempuan dalam daftar caleg sementara (DCS) sebesar 30 persen tak terpenuhi.
....

views: 2.555x
Halaman 1 dari 2

 

shadow