Opini

Negeri Hukum Rimba

Rabu,  10 April 2013  −  07:02 WIB
Negeri Hukum Rimba
Ahmad Yani (Ist)

Hukum diingkari, anarkisme dipilih; inilah tren yang sedang subur dan terus menggejala. Alih-alih bergerak maju, upaya mewujudkan supremasi hukum yang diagendakan dalam reformasi bangsa justru mengalami kemunduran sangat signifikan.

Hakikat “Indonesia Negara Hukum” bahkan nyaris menjadi sekadar ungkapan tanpa makna. Kalau dipilah menurut persentase, tinggal sedikit saja masyarakat Indonesia yang memilih hukum sebagai solusi. Persentase terbesar memilih cara mereka sendiri, baik untuk menyelesaikan atau mencari jalan keluar atas berbagai persoalan yang mereka hadapi.Tindak anarkisme serta menginisiasi konflik horizontal atau konflik komunal menjadi pilihan banyak komunitas.

Intensitasnya terus meningkat dalam tahun-tahun terakhir ini. Apresiasi sebagian besar masyarakat terhadap supremasi hukum terus mengalami penurunan. Karena itu, rangkaian peristiwa tindak anarkisme dan konflik komunal yang masif di seluruh pelosok negeri bukan lagi sekadar indikator, melainkan jelas-jelas sudah menjadi bukti paling sahih tentang ketidakpercayaan sebagian besar masyarakat terhadap institusi penegak hukum di negara ini.

Tak perlu lagi survei, pun jajak pendapat. Supremasi hukum, hakikatnya, memang tak tergoyahkan. Pun tak pernah bisa lekang oleh perubahan zaman. Bergantung pada kehendak manusia atau komunitasnya untuk menjaga dan menghormati supremasi hukum itu. Kalau semua elemen dalam komunitas bangsa ingin dan konsisten menegakan hukum sebagai panglima, supremasi hukum akan terjaga dan bernilai tambah.

Sebaliknya, supremasi hukum tak akan bernilai tambah bagi komunitas apa pun jika penegakan hukum sarat dengan praktik perselingkuhan atau tebang pilih. Sistem dan instrumen hukum Indonesia terkini pada dasarnya mampu merespons aneka persoalan hukum yang mengemuka dalam hidup keseharian masyarakat. Jika sistem dan instrumen hukum dilaksanakan sebagaimana seharusnya, semua elemen masyarakat akan menjadikan supremasi hukum sebagai solusi dan panduan sehingga spontanitas tindak anarkisme dan konflik komunal tidak akan marak seperti akhirakhir ini.

Namun, karena praktik penegakan hukum terkini sarat kepentingan, tebang pilih, dan rekayasa, masyarakat menilai sistem dan instrumen hukum gagal mewujudkan asas keadilan dalam menyelesaikan sejumlah persoalan hukum, dari kasus- kasus yang strategis hingga kasus hukum yang sederhana. Supremasi hukum, dalam pandangan sebagian besar masyarakat, tidak bernilai tambah.

Identitas “Indonesia Negara Hukum” hampir kehilangan maknanya. Maka itu, di tengah dinamika kehidupan masyarakat akhirakhir ini, mulai terbentuk arus pengingkaran terhadap supremasi hukum. Demikian kuatnya arus itu sehingga langsung mewabah ke seantero negeri. Bentrok antarwarga desa, konflik antarkelompok pemuda, perkelahian antarkelompok pelajar, serta bentrok antara warga versus polisi dan satuansatuan kerja pemerintah daerah terjadi di mana-mana, baik di kota maupun desa.

Tak jarang konflik itu berdarah-darah hingga jatuh korban tewas. Mereka yang terlibat konflik tidak mau lagi mempraktikkan tradisi dan asas musyawarah untuk mufakat. Hukum rimba dijadikan panglima; siapa yang kuat akan menang. Kasus terbaru pengingkaran supremasi hukum memuncak dalam peristiwa serangan sekelompok orang profesional bersenjata ke Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman di Yogyakarta, Sabtu (23/3) dini hari.


Selanjutnya...

views: 816x
Halaman 1 dari 3
Bagikan artikel ini :

 

shadow