Setahun menjelang Pemilu 9 April 2014

Setahun menjelang Pemilu 9 April 2014
Ferry Kurnia Rizkiansyah
A+ A-
TAK terasa Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 9 April 2014 tinggal satu tahun lagi. Satu per satu tahapan penyelenggaraan pemilu telah dilaksanakan. Penyelenggara pemilu beserta jajarannya tak punya waktu untuk berleha-leha.

Tahapan, program, dan jadwal sudah dituangkan ke dalam hari, tanggal, dan bulan secara rigid. Karena itu, manajemen profesional dibutuhkan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki guna mencapai target yang sudah ditetapkan. Salah satu tahapan krusial yang telah berhasil diselesaikan KPU adalah pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu.

KPU berhasil membuat terobosan baru penetapan partai politik peserta Pemilu 2014 melalui rapat pleno terbuka dengan mengundang semua partai politik yang lolos. Sesuatu yang belum pernah dilakukan sepanjang penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Inilah bentuk keterbukaan dan transparansi proses verifikasi dan penetapan peserta pemilu. Setelah itu tentu ada proses gugatan di Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), bahkan ke Mahkamah Agung (MA).

Kendati demikian, KPU harus mampu mengelola dan mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya untuk menangani semua problem tersebut secara profesional dan proporsional. Daya tahan dan komitmen penyelenggara beserta jajarannya diuji untuk memastikan semua tahapan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai jadwal meski terus diterpa kritik dan gugatan.

Bagi KPU, kritik itu menunjukkan tingginya ekspektasi publik akan terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Kritik itulah yang harus dijawab dengan evaluasi, koreksi, dan perbaikan terhadap kinerja dari waktu ke waktu dan dari tahapan ke tahapan berikutnya.

Salah satu kritik yang sering dilontarkan adalah tahapan yang seringkali berubah. Tahapan penyelenggaraan pemilu memang beberapa kali diubah untuk menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi.

KPU mengubah tahapan pertama kalinya setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai parlemen mengikuti verifikasi administrasi dan faktual. Putusan ini keluar berdekatan dengan masa pendaftaran partai politik calon peserta pemilu.

Sementara kelengkapan administrasi yang akan diteliti sangat banyak. Karena itu, petugas membutuhkan waktu tambahan untuk mengecek kelengkapan administrasi partai politik calon peserta pemilu.

Untuk merespons putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang meminta mengikutsertakan verifikasi faktual terhadap 18 parpol yang dinyatakan tidak lolos administrasi, KPU juga mengubah tahapan.

Serangkaian perubahan tahapan, program, dan jadwal yang dilakukan KPU bukan untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu, melainkan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan merespons dinamika yang berkembang.

Di tengah-tengah banyak ujian yang dihadapi KPU, konsentrasi untuk penyelenggaraan tahapan berikutnya tidak boleh terganggu. Saat ini KPU fokus dengan tahapan pencalonan dan pemutakhiran data pemilih. Tahapan ini juga rawan gugatan, bahkan peluang menggugat KPU tidak hanya dari partai politik, tetapi juga dari perorangan calon anggota DPR dan DPRD.

KPU berharap persoalan internal partai dengan caleg-calegnya tidak digeser ke wilayah penyelenggara. Karena itu, kita berharap partai benar-benar selektif terhadap para kandidat caleg yang akan diajukan ke KPU di setiap tingkatan. Jika ada masalah, diselesaikan dulu di internal partai, terutama yang berkaitan dengan kelengkapan dan keabsahan persyaratan.

Seleksi ketat di internal partai tidak hanya akan meringankan tugas penyelenggara yang menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi, tetapi partai pun akan terbantu.

Jika semua caleg yang diajukan ke KPU tidak ada yang bermasalah, energi partai tidak akan terkuras untuk mengurusi pergantian caleg pada masa perbaikan. Partai justru dapat fokus untuk mengikuti tahapan berikutnya yakni pemutakhiran data pemilih.

KPU secara internal terus berupaya memperbaiki sistem pemutakhiran data pemilih melalui pengembangan program sistem informasi data pemilih (sidalih). Sistem ini sudah mendapat internal review dari BPPT. Para ahli dari BPPT juga akan memberikan supervisi kepada petugas KPU untuk membantu pengembangan sistemnya. Dengan sistem ini data-data ganda dan anomali dapat terkoreksi.

Konsolidasi dan distribusi data pemilih dapat dilakukan dengan lebih baik. Program KTP elektronik yang dikerjakan pemerintah kita yakin akan membantu meningkatkan kualitas data pemilih. Dari jumlah DP4 sebanyak 190 juta, 175 juta di antaranya sudah merupakan hasil perekaman KTP elektronik. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah memberikan garansi bahwa 134 juta dari data itu sudah dijamin ketunggalannya.


Selanjutnya...
dibaca 1.793x
Halaman 1 dari 2

REKOMENDASI :

Top