Opini

Habitus Kepemimpinan Transformatif

Kamis,  28 Maret 2013  −  03:13 WIB
Habitus Kepemimpinan Transformatif
Novri Susan : Sosiolog Universitas Airlangga
Indonesia telah menjalankan mesin demokrasi untuk mencapai cita-cita konstitusi selama hampir dua dekade sejak 1998.

Harapan publik luas terhadap demokrasi adalah terbangunnya habitus kepemimpinan transformatif yang melakukan perubahan berarti dari keterpurukan sosial ekonomi. Akan tetapi demokrasi Indonesia ternyata lebih condong dikuasai oleh habitus kepemimpinan pencitraan dari level nasional sampai daerah. Habitus kepemimpinan pencitraan berciri pada penonjolan pesona bahasa politik untuk meraih simpati publik, dan komunikasi hegemonik untuk memengaruhi publik demi kepentingan sempit (vested interest).

Konsekuensi dari habitus kepemimpinan pencitraan adalah demokrasi yang tercedera. Demokrasi menjadi lumpuh kemampuannya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebaliknya habitus kepemimpinan transformatif dengan ciri komunikasi politik terbuka, diskursif, dan kerja konkret di lapangan berdasarkan aspirasi publik masih belum terbangun kuat.

Habitus Kepemimpinan

Habitus, menurut Pierre Bourdieu (1984), merupakan praktik sosial yang direproduksi melalui interaksi dinamis antara pengetahuan subyektif dan konteks struktur. Terkait kepemimpinan politik, pengetahuan subjektif merujuk pada ideologi yang berisi konsep tentang apa yang baik dan buruk. Konsep itulah yang mendefinisikan kepentingan-kepentingan para elite terhadap otoritas kekuasaannya.

Secara diametrikal ada dua konsep kepentingan berseberangan yaitu kepentingan umum dan kepentingan sempit. Konteks struktur kepemimpinan politik merupakan sistem, desain kelembagaan politik dan birokrasi. Indonesia telah memilih demokrasi sebagai sistem politiknya daripada otoritarianisme sehingga tatanan politik merupakan susunan kelembagaan yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi, transparansi, kesetaraan, dan akuntabilitas lembaga-lembaga negara.

Habitus kepemimpinan transformatif merupakan praktik ideal dari interaksi dinamis antara kepentingan umum dan konteks struktur yang demokratis. Dengan begitu, elite kekuasaan dalam habitus kepemimpinan transformatif memilih praktik komunikasi diskursif dengan publik secara transparan dan partisipatif. Praktik komunikasi diskursif tersebut mengelola konflik secara negosiatif dan inklusif antara konsep kekuasaan dan aspirasi publik. Interaksi ideal konsep kepentingan publik dengan konteks struktur demokratis menciptakan praktik-praktik kepemimpinan yang bekerja menciptakan perubahan progresif.

Perubahan yang ditandai oleh kondisi yang lebih baik dari berbagai masalah kompleks kebangsaan. Seperti petani gurem mampu memiliki lahan garapan sendiri, rakyat kecil memiliki pekerjaan, perlindungan pada minoritas, perlindungan pada TKI menguat, dan transportasi publik makin aman dan nyaman.

Sebaliknya elite kekuasaan dalam habitus kepemimpinan pencitraan, praktek turun lapangan seringkali hanya bersifat seremonial, kadang-kadang dan basa-basi. Praktik politik yang tidak menghidupkan komunikasi diskursif secara intensif antara pemimpin dan rakyat akar rumput. Karena itu, para elite kekuasaan dalam habitus kepemimpinan pencitraan seringkali melahirkan kebijakan hipokrit.

Internalisasi


Selanjutnya...
dibaca 2.075x
Halaman 1 dari 2
Bagikan artikel ini :
Daftarkan email anda
untuk update berita terkini
Subscribe

 

shadow