Sosial & Budaya

ISNU: Rumuskan kepemimpinan dan kemandirian bangsa

Kamis,  28 Februari 2013  −  02:03 WIB
ISNU Rumuskan kepemimpinan dan kemandirian bangsa
Lambang ISNU.
Sindonews.com - Kondisi bangsa dan negara dewasa ini harus diakui masih jauh dari cita-cita nasional sebagaimana didambakan para founding fathers. Reformasi diakui telah menghasilkan dan meletakkan fondasi penting untuk perbaikan tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara seperti pelembagaan demokrasi, reformasi hukum, dan peningkatan taraf kesejahteraan ekonomi.

Namun ada catatan penting yang layak dikemukakan sebagai potret buram arah perjalanan bangsa dan negara dewasa ini.

Catatan penting ini dikemukan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), dalam rilisnya, Rabu (27/2/2013).

Pertama, reformasi memang telah menghasilkan kemajuan demokratisasi politik yang ditandai dengan menjamurnya partai politik, penyelenggaraan pemilu dan pemilukada secara langsung, penguatan kewenangan parlemen, serta demokratisasi lokal melalui otononi daerah.

Namun, pelembagaan demokrasi di Indonesia telah menghasilkan demokrasi biaya tinggi, yang menyeret politik ke arah transaksi yang didikte kekuatan modal dan uang. Partai politik menjadi instrumen perburuan rente untuk mengeruk sumber-sumber keuangan negara.

Parlemen menjadi ajang transaksi kebijakan melalui proses legislasi yang memunggungi jiwa konstitusi. Perhelatan pemilu dan pemilukada berongkos besar yang meriskir rakyat dengan korupsi dari setiap pelaku politik yang orientasinya adalah balik modal dari jabatan yang diperoleh dengan cara habis-habisan. Otonomi daerah menjelma menjadi lahan “perayaan” para kepala daerah dan elit-elit lokal, yang tak berkorelasi dan membuahkan kesejahteraan rakyat daerah.

Insiden berdarah Papua baru-baru ini adalah refleksi pelaksanaan otonomi daerah yang belum menghasilkan karya nyata kesejahteraan warga daerah. Otonomi daerah hanya menggemukkan segelintir elit di lingkaran kekuasaan. Sementara rakyat mengais sisa-sisa dari dana transfer DAU dan DAK.

Kedua, hukum di Indonesia masih bermasalah baik di tingkat struktur, substansi, maupun kultur. Di tingkat struktur, Indonesia belum mempunyai institusi penegak hukum yang berwibawa dengan banyaknya kasus mafia peradilan dan korupsi yang melibatkan oknum-oknum kepolisian, kejaksaan, hakim, dan pengacara.

"Banyaknya aparat penegak hukum yang terbelit dengan persoalan hukum membuat kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga hukum dan aparaturnya berada di titik nadir," seperti ditulis dalam rilis.

Di tingkat substansi, banyak produk hukum dan perundang-undangan yang dibuat dengan mengingkari dasar, semangat, dan filosofi bernegara sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945. Akibatnya, banyak sekali produk perundang-undangan yang dimintakan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.


Selanjutnya...
dibaca 802x
Halaman 1 dari 3
Bagikan artikel ini :
    Terkait :
Berita Rekomendasi :
Daftarkan email anda
untuk update berita terkini
Subscribe

 

shadow