ISNU: Rumuskan kepemimpinan dan kemandirian bangsa

Sindonews.com - Kondisi bangsa dan negara dewasa ini harus diakui masih jauh dari cita-cita nasional sebagaimana didambakan para founding fathers. Reformasi diakui telah menghasilkan dan meletakkan fondasi penting untuk perbaikan tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara seperti pelembagaan demokrasi, reformasi hukum, dan peningkatan taraf kesejahteraan ekonomi.

Namun ada catatan penting yang layak dikemukakan sebagai potret buram arah perjalanan bangsa dan negara dewasa ini.

Catatan penting ini dikemukan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), dalam rilisnya, Rabu (27/2/2013).

Pertama, reformasi memang telah menghasilkan kemajuan demokratisasi politik yang ditandai dengan menjamurnya partai politik, penyelenggaraan pemilu dan pemilukada secara langsung, penguatan kewenangan parlemen, serta demokratisasi lokal melalui otononi daerah.

Namun, pelembagaan demokrasi di Indonesia telah menghasilkan demokrasi biaya tinggi, yang menyeret politik ke arah transaksi yang didikte kekuatan modal dan uang. Partai politik menjadi instrumen perburuan rente untuk mengeruk sumber-sumber keuangan negara.

Parlemen menjadi ajang transaksi kebijakan melalui proses legislasi yang memunggungi jiwa konstitusi. Perhelatan pemilu dan pemilukada berongkos besar yang meriskir rakyat dengan korupsi dari setiap pelaku politik yang orientasinya adalah balik modal dari jabatan yang diperoleh dengan cara habis-habisan. Otonomi daerah menjelma menjadi lahan “perayaan” para kepala daerah dan elit-elit lokal, yang tak berkorelasi dan membuahkan kesejahteraan rakyat daerah.

Insiden berdarah Papua baru-baru ini adalah refleksi pelaksanaan otonomi daerah yang belum menghasilkan karya nyata kesejahteraan warga daerah. Otonomi daerah hanya menggemukkan segelintir elit di lingkaran kekuasaan. Sementara rakyat mengais sisa-sisa dari dana transfer DAU dan DAK.

Kedua, hukum di Indonesia masih bermasalah baik di tingkat struktur, substansi, maupun kultur. Di tingkat struktur, Indonesia belum mempunyai institusi penegak hukum yang berwibawa dengan banyaknya kasus mafia peradilan dan korupsi yang melibatkan oknum-oknum kepolisian, kejaksaan, hakim, dan pengacara.

"Banyaknya aparat penegak hukum yang terbelit dengan persoalan hukum membuat kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga hukum dan aparaturnya berada di titik nadir," seperti ditulis dalam rilis.

Di tingkat substansi, banyak produk hukum dan perundang-undangan yang dibuat dengan mengingkari dasar, semangat, dan filosofi bernegara sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945. Akibatnya, banyak sekali produk perundang-undangan yang dimintakan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.

Sejak 2003 hingga Juli 2012, MK telah menerima permohonan uji materi sebanyak 460 Undang-Undang, 138 di antaranya (27 persen) dibatalkan oleh MK. "Hal ini menunjukkan rendahnya substansi peraturan yang dibuat akibat praktik jual beli kepentingan."

Di tingkat budaya, hukum gagal mendapat tempat dalam kerangka budaya masyarakat karena hukum dibuat berbeda dengan aspirasi mereka. Hukum dibuat sebagai peraturan untuk dilanggar karena kualitasnya rendah dan penegakannya lemah. Hukum gagal menjadi instrumen tertib sosial karena tumpul ke atas tajam ke bawah.

Ketiga, ekonomi Indonesia memang bertumbuh di tengah lesunya perekonomian dunia saat ini. Indikator-indikator makro ekonomi membukukan noktah positif. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia kurang bisa dibanggakan karena kualitasnya rendah.

Pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh sektor non-tradable yang bersifat padat modal yang rendah daya serapnya terhadap tenaga kerja.

Akibatnya, pertama, kemiskinan dan pengangguran masih tinggi di tengah pertumbuhan ekonomi. Kualitas pertumbuhan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran terus menurun.

Tahun 2010, pertumbuhan ekonomi mampu mengentaskan 1,5 juta orang miskin dari jurang kemiskinan. Tahun 2011 turun menjadi 1 juta dan tahun 2012 merosot menjadi 890 ribu.

Tahun 2010 setiap 1% pertumbuhan ekonomi mampu menyerap 500 ribu angkatan kerja. Tahun 2011 turun menjadi 225 ribu dan tahun 2012 anjlok menjadi 180 ribu.

Kedua, pendalaman informalisasi ekonomi. Karena sektor riil tidak bergerak, semakin banyak angkatan kerja yang menggantungkan hidupnya dari sektor informal. Menurut BPS (2012), ada 70,7 juta angkatan kerja (62,71 persen) yang menyemut di sektor informal, yang bekerja sekadar untuk bertahan hidup (subsisten).

Ketiga, jurang ketimpangan menganga yang ditunjukkan oleh indeks ketimpangan (gini ratio) yang naik dari 0,33 pada tahun 2004 menjadi 0,41 pada tahun 2011. PDB per kapita memang naik menjadi rata-rata 3.000 dollar AS per tahun. Tetapi, kenaikan ini disumbang oleh 20 persen pemilik modal yang menguasai 48 persen kekayaan nasional.

Sementara 40 persen lapisan terbawah hanya menguasai 16 persen kekayaan nasional. Artinya, pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati 20 persen kelompok teratas dari struktur piramida ekonomi nasional, merembes ke 40 persen lapisan menengah, dan hanya sedikit yang dinikmati oleh 40 persen lapis terbawah.

Menyimak fakta dan kondisi bangsa demikian, ISNU tergerak untuk ambil bagian sesuai dengan bidang dan kompetensinya dalam proses berbangsa dan bernegara.

ISNU akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional dengan tema “Meneguhkan Peran Sarjana NU dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.” Rapimnas yang digelar 1-2 Maret 2013 mendatang di Semarang Jawa Tengah, akan dihadiri oleh tokoh-tokoh ISNU yang telah dikenal.

Yakni, Ketua Umum PBNU Prof Dr KH Said Aqil Siradj, Ketua Dewan Penasehat PP ISNU Dr As’ad Said Ali, Wakil Ketua Dewan Penasehat PP ISNU/Mendikbud RI Prof Dr Muhammad Nuh, Ketua Dewan Kehormatan PP ISNU/Ketua MK-RI Prof Dr Mohammad Mahfud MD, Ketua Dewan Ahli PP ISNU/Ketua DPR-RI Dr Marzuki Alie, Ketua Umum PP ISNU Dr Ali Masykur Musa beserta seluruh jajaran pengurus harian PP ISNU dan 28 Pengurus Wilayah ISNU di seluruh Indonesia.

Selain akan membahas konsolidasi internal keorganisasian, Rapimnas akan menyorot berbagai persoalan krusial terkait dengan kondisi bangsa dan negara baik aspek politik, ekonomi, hukum, maupun kepemimpinan nasional.

Rapimnas diharapkan akan mampu merumuskan kontemplasi dan aksi kelompok cendekiawan NU untuk mencarikan solusi atas kondisi bangsa dan negara yang masih karut marut. Rapimnas ini merupakan forum pendahuluan untuk digelarnya forum Mukernas yang lebih intensif dan ekstensif, yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan April 2013.