Opini

Menukar demokrasi dengan oligarki

Sabtu,  23 Februari 2013  −  06:37 WIB
Menukar demokrasi dengan oligarki
Jeffrie Geovanie. (Koran SINDO)
Makna generik demokrasi adalah kedaulatan dan kekuasaan ada di tangan rakyat. Bagaimana agar demokrasi bisa berjalan dengan baik di suatu negara, partai politik, dan institusi-institusi kenegaraan seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus berperan maksimal.

Salah satu indikator dari berjalannya demokrasi adalah dalam proses pemilihan pemimpin. Usulan agar pemilihan gubernur (pilgub) dikembalikan ke DPRD kembali mengemuka. Dalam rapat dengan Panitia Kerja RUU Pilkada DPR, Kamis (14/2/2013), lembaga eksekutif (pemerintah) yang diwakili Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan menjelaskan bahwa pemilihan gubernur oleh DPRD merupakan solusi atas berbagai persoalan dalam pemilihan langsung.

Alasan lain adalah untuk menghemat anggaran. Jika pilgub bisa dihemat, uangnya bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan masyarakat. Suatu alasan yang cukup mengesankan, mengingat grafik kemiskinan terus menanjak. Pada saat kesejahteraan lebih banyak di angan-angan, tidak ada janji yang lebih menarik ketimbang (iming-iming) alokasi dana untuk mengatasi kemiskinan.

Tapi, sebelum keputusan itu diambil,mari kita cermati kembali secara seksama mengapa setelah memasuki era reformasi kita lebih memilih pemilihan kepala daerah (gubernur/ bupati/wali kota) secara langsung oleh rakyat? Padahal kita sudah tahu pasti biaya yang akan dikeluarkan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan cara sebelumnya, melalui DPRD.

Implementasi Demokrasi

Kita lebih memilih pilkada juga pilpres secara langsung karena kita telah berketetapan hati memilih sistem demokrasi. Dalam demokrasi, sesuai substansi yang terkandung di dalamnya, harus ada upaya terus-menerus untuk melibatkan makin banyak kalangan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan politik. Semakin banyak pihak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, akan semakin tinggi pula kualitas demokrasinya.

Pemberian kewenangan pada rakyat untuk memilih secara langsung pemimpinnya adalah bentuk puncak implementasi demokrasi. Bahwa dalam proses demokratisasi banyak sekali tantangan yang menghadang seperti biaya yang mahal, korupsi yang tampak kian banal,dan konflik yang cenderung meningkat adalah hal yang lumrah terjadi.Semua negara yang tengah berproses menuju kematangan demokrasi senantiasa menghadapi masalah- masalah seperti ini.

Coba lacak sejarah Amerika Serikat. Sebelum sampai pada tahap demokrasi yang mapan seperti sekarang, negeri tempat para imigran itu melaluinya dengan waktu yang lama dan ongkos yang sangat mahal. Bahkan, perang saudara pun pernah mereka jalani untuk menempuh jalan demokrasi.

Atau coba kita simak perjalanan demokratisasi di India. Gejolak politik terus berkecamuk di Negeri Taj Mahal ini.Yang menjadi korban konflik tak hanya rakyat, tapi juga para pemimpin seperti Rajiv Gandhi, Benazir Bhutto, dan lain-lain. Tapi, tantangan itu tak membuat mereka surut memperjuangkan demokrasi.

Memperketat Aturan


Selanjutnya...
dibaca 1.685x
Halaman 1 dari 2
Bagikan artikel ini :
Topic Terkait :
opini
Berita Rekomendasi :
Daftarkan email anda
untuk update berita terkini
Subscribe

 

shadow