Opini

Keterbukaan proses peradilan

Rabu,  30 Januari 2013  −  08:12 WIB
Keterbukaan proses peradilan
dok.Koran Sindo

Kegalauan para insan pers sedikit terkurangi ketika sinergi antara Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), dan jurnalis bidang hukum dapat didialogkan dalam suasana cair melalui workshop bertajuk “Sinergi Komisi Yudisial bersama Media Massa dalam Mewujudkan Akses Keadilan bagi Masyarakat” yang digelar Rabu, 23 Januari 2013 di Purwokerto.

Saya sungguh merasa terhormat diberi kesempatan untuk berbicara sebagai akademisi. Ada beberapa catatan menarik yang perlu diketahui publik. Pertama, adanya pandangan dan sekaligus dirasakan oleh para jurnalis bahwa persamaan di depan hukum (equality before the law) belum terwujud sebagai kenyataan. Salah satunya karena akses keadilan bagi masyarakat masih terkendala keterbatasan informasi.

Dalam bahasa bernas,ingin disampaikan kritik mengenai “ketertutupan” MA dan KY dalam memberikan informasi proses peradilan. Sebagai contoh, gara-gara proses putusan peradilan tingkat banding dan MA tidak transparan, pengacara Muhamad Zainal Arifin menggugat KUHAP dan UU Kekuasaan Kehakiman. Zainal mencontohkan kasus kekalahan Lion Air yang dihukum MA membayar USD25.000 dan permohonan maaf ke media kepada penggugat.

Putusan wanprestasi Lion Air itu baru diketahui para pihak selang 2 tahun sejak putusan dijatuhkan. Contoh lain, pengunduran diri hakim agung Achmad Yamanie seharusnya menjadi pintu masuk untuk membersihkan MA sebagai institusi peradilan. Karena itu, semestinya MA bekerja sama dengan KY secara transparan. Setelah didesak publik, ternyata ada pemalsuan putusan.

Jadi, kasusnya seakan ditutupi. Secara kuantitatif, kasuskasus “ketertutupan” proses peradilan itu banyak dan secara kualitatif menodai rasa keadilan sosial. Jurnalis sebagai representasi masyarakat layak mempertanyakan bagaimana distribusi perkara, penunjukan majelis hakim, tarif beperkara,dan sebagainya.

Kedua, berbeda dengan logika sosial para jurnalis, ternyata MA dan KY terbiasa menggunakan logika peraturan. Ketika teks-teks peraturan telah diimplementasikan dalam tugas dan wewenangnya, MA maupun KY mengklaim telah bekerja secara prosedural dan benar.

Di situlah terlihat ada kesenjangan (jurang perbedaan pemahaman) tentang cara-cara berhukum. Jurnalis minta agar MA dan KY jangan normatif, tetapi permintaan itu tak mudah dipenuhi karena aspek legal mengharuskan demikian.

Logika peraturan yang dalam ranah ilmu hukum disebut legal-positivistis mengharuskan MA dan KY bertindak secara linier, mekanistis, deterministis, terikat pada teks-teks hukum. Kelemahan logika peraturan akan teratasi bila dilengkapi dengan logika sosial yang senantiasa asosiatif, kontekstual, memperhatikan ruang, waktu, dan kondisi sosial. Konsep law as a tool of social engineering dari Roescoe Pound (1912) merupakan implementasi logika sosial itu.


Selanjutnya...

views: 979x
Halaman 1 dari 3
Bagikan artikel ini :

 

shadow