Profil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lahir setelah adanya peristiwa 27 Juli 1996. Sebelumnya bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Peristwa 27 Juli ini merupakan puncak perseteruan antara kubu Megawati Soekarnoputri dengan Soerjadi (Ketua Umum versi Kongres di Medan).

Pada saat itu, kantor DPP PDI yang dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat berusaha dikuasai secara paksa oleh pendukung Soerjadi dengan dibantu kepolisian dan TNI. Peristiwa ini kemudian berkembang luas menjadi kerusuahan dan menyebabkan banyaknya korban jiwa.

Berdasarkan dokumen dari laporan akhir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut pertemuan tanggal 24 Juli 1996 di Kodam Jaya dipimpin oleh Kasdam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hadir pada rapat itu adalah Brigjen Zacky Anwar Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso, dan Alex Widya Siregar. Dalam rapat itu, Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan penyerbuan atau pengambilalihan kantor DPP PDI oleh Kodam Jaya.

Marhaenisme dipilih sebagai ideologi PDIP dengan Pancasila sebagai azasnya. Partai ini juga mempunyai organisasi sayap, seperti Badan Penanggulangan Bencana (Baguna)Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Banteng Muda Inonesia (BMI), Taruna Merah Putih, dan Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi).

Dalam menjalankan roda organisasi, partai ini mempunyai Visi-Misi sebagai berikut:
Bahwa sesungguhnya cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur serta berkeadaban dan berketuhanan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan cita-cita bersama dari seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai Partai Ideologis berasaskan Pancasila 1 Juni 1945, PDIP berperan aktif dalam usaha-usaha untuk mencapai cita-cita bersama di atas. Untuk itu, PDIP berketetapan menjadi alat perjuangan dan pengorganisasian rakyat. Sebagai alat rakyat, PDIPbertugas untuk;

Pertama, mewujudkan amanat penderitaaan rakyat sebagaimana termaktub dalam cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Kedua, menjaga dan melaksanakan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar dan arah berbangsa dan bernegara, sebagai sumber inspirasi, harapan bagi rakyat, sebagai norma pengatur tingkah laku kebijakan, kelembagaan dan anggota partai serta dan sebagai cermin dari keseluruhan jati diri partai.

Ketiga, mengantarkan Indonesia untuk berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai syarat-syarat minimum bagi perwujudan cita-cita bersama bangsa di atas.

Dalam perjuangan mewujudkan cita-cita bersama bangsa, PDIP melaksanakannya melalui pengorganisasian dan perjuangan rakyat untuk mencapai kekuasaan politik dan mempengaruhi kebijakan dengan cara-cara damai, demokratis, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD negara Republik Indonesia 1945. Membangun masyarakat Pancasila 1 Juni 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur.

Selain itu, menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara demokratis serta berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Berdasarkan hasil proses verifikasi adminstrasi dan faktual, PDIP dinyatakan lolos dan menjadi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014. Dalam proses undi nomor urut parpol di Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperoleh nomor empat.

Berikut susunan kepengurusan PDIP periode 2010-2015:

Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai: Taufiq Kiemas
Ketua Umum DPP: Megawati Soekarnoputri

Ketua DPP:
Ketua Bidang Kehormatan Partai :Sidharto Danusubroto
Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga Negara: Puan Maharani
Ketua Bidang Keanggotan Kaderisasi Rekrutmen: Idham Samawi
Ketua Bidang Organisasi: Djarot Syaiful Hidayat
Ketua Bidang Bidang Informasi dan Komunikasi: Rano Karno.
Ketua Bidang Sumber Daya dan Dana: Effendi Simbolon
Ketua Bidang Pertanian Perikanan dan Kelautan: Mindo Sianipar
Ketua Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja: Ribka Tjiptaning
Ketua Bidang Pendidikan Keagamaan, dan Kebudayaan: Hamka Haq
Ketua Bidang Industri Perdagagan: Nusyirwan Sujono
Ketua Bidang Perempuan dan Anak: Wiryanti Sukamdani
Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Maruarar Sirait
Ketua Bidang Infrastruktur dan Perumahan: I Made Urip
Ketua Bidang Energi dan Pertambangan dan Lingkungan Hidup: Bambang Wuryanto
Ketua Bidang Kehutanan dan Perkebunan: Muhammad Prakosa
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan: Emir Moeis
Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan: Trimedya Panjaitan
Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan dan Hubungan Internasional: Andreas Pareira
Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Komarudin.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) : Tjahjo Kumolo
Wasekjen Bidang Internal: Eriko Sotarduga
Wasekjen Bidang Program : Ahmad Basarah
Wasekjen Bidang Kesekretariatan: Hasto Kristianto

Bendahara Umum: Olly Dondokambey
Wakil Bendahara Bidang internal : Rudianto Tjen
Wakil Bendahara Bidang program : Juliari Pieter Batubara