Sosial & Budaya

Penilaian kinerja guru akan dilakukan tahun 2013

Senin,  31 Desember 2012  −  17:27 WIB
Penilaian kinerja guru akan dilakukan tahun 2013
Ilustrasi (istimewa)

Sindonews.com - Mulai tahun ini pemerintah akan menilai kinerja guru yang akan mempengaruhi tunjangan profesi dan kenaikan pangkat.

Kepala Seksi Penyusunan Program Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Ditjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tagor Alamsyah Harahap mengatakan, penilaian itu dibebankan atas angka kredit pada unsur pengembangan diri seperti pendidikan dan pelatihan, seminar dan karya ilmiah. Sementara unsur penunjangnya ialah penyesuaian ijazah terakhir dan tanda jasa.

Tagor melanjutkan, tidak hanya guru PNS namun Non PNS pun akan dibebankan dengan penilaian yang sama. Penilaian kinerja ini akan mempengaruhi kenaikan jabatan bagi guru PNS dan bagi guru Non PNS mereka akan mendapatkan status kesetaraan jabatan layaknya PNS. Sementara sanksi jika angka kredit tidak tercapai ialah jam mengajarnya akan dikurangi dan tidak mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok.

“Ini akan membuat mereka berlomba-lomba berinovatif. Juga menghapus kesan guru sudah diberi tunjangan tinggi namun kompetesinya rendah. Tahun ini saatnya mereka berkompetisi,” katanya, di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Senin (31/12/2012).

Tagor menyatakan, penilaian kinerja ini akan dilaksanakan selama dua kali yakni di awal tahun dan akhir tahun sebagai penentuan hasil angka kredit mereka. Dia menerangkan, dasar hokum kebijakan ini adalah di Permendiknas No 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Peraturan tersebut juga merupakan turunan dari Permenpan dan RB No 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 14 tahun 2010 dan No 03/V/PB/2010 yang ditandatangani 2010 lalu.

“Di awal tahun itu untuk mendeteksi secara dini apakah kompetensi mereka kurang. Lalu dalam setahun ini akan ada penilaian kedua dengan harapan kemampuan mereka sudah bagus. Perbaikan itu melalui diklat atau kegiatan sosial. Lalu di akhir tahun penilaian kinerja akan dilaksanakan. Jika mereka mendapat angka bagus maka maka sanksi tidak akan dijatuhkan. Tunjangan profesi akan turun. Ini merupakan seleksi sistemik untuk mencari guru yang berkualitas,” ujar Tagor.

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo berpendapat, pihaknya sudah mengirimkan surat usulan perbaikan atas petunjuk teknis baik yang ada di Permendiknas dan Permenpan dan RB untuk mengubah beberapa aturan yang tidak tepat dan mendukung pelaksanaan tugas utam guru.

Dia mencontohkan, dalam kedua peraturan itu guru diwajibkan untuk melakukan publikasi karya ilmiah. Dia menyebutnya itu tidak logis karena tugas utama guru bukannya peneliti melainkan mengajar, mendidik, membimbing dan mengevaluasi anak didik.

Anggota Komisi III DPD RI ini menyebut jika pembuatan karya ilmiah ini menjadi wajib maka tugas guru akan terbengkalai dan proses kenaikan pangkat dan jabatan bagi guru pun akan kacau. Selain itu asosiasi guru ini juga menolak penyetaraan jabatan bagi guru Non PNS. Pasalnya, kebijakan ini tidak berlaku bagi guru honorer dan guru sekolah swasta yang akan semakin mendiskriminasikan mereka.

“Tahun lalu ada 700.000 guru golongan 4A yang tidak bisa naik pangkat. Kalau kebijakan ini dilakukan maka guru golongan 3B pun akan sulit untuk naik pangkat,” jelasnya.

Ketua Dewan Pembina Asosiasi Guru Penulis Indonesia (Agupena) Fasli Jalal mengatakan, saat ini ada 3,5 juta guru yang berada dibawah kewenangan Kemendikbud dan juga Kemenag. Meskipun kewenanganya terbagi dua namun harus ada kompetensi yang sejajar diantara para guru tersebut.

Fasli menyarankan, untuk mengembangkan profesionalisme guru sebaiknya para guru membuat karya tulis yang dapat dikembangkan menjadi tulisan ilmiah. Tulisan ilmiahtersebut pada akhirnya akan menjadi ajang tawar bagi guru tersebut untuk dapat menaikkan pangkatnya.

“Sekarang ini (pangkat) mereka berhenti di golongan III D dan IV A dan jumlahnya mencapai ratusan ribu, Bayangkan, itu bisa terjadi karena mereka tidak berani atau tidak mampu menulis karya ilmiah. Padahal bisa saja mereka menulis dengan melihat perkembangan murid, rajin mencatat dan menjadi penelitian ditingkat kelas dan akhirnya diseriusi menjadi tulisan ilmiah dan ini perlu bagi mereka untuk naik pangkat,” katanya.


(rsa)

views: 5.887x

 

shadow