Sosial & Budaya

Pemerintah lemah deteksi konflik di masyarakat

Kamis,  27 Desember 2012  −  16:18 WIB
Pemerintah lemah deteksi konflik di masyarakat
Ilustrasi (istimewa)
Sindonews.com - Pemerintah dinilai lemah dalam mendeteksi konflik horizontal yang terjadi dimasyarakat saat ini. Padahal dengan daya deteksi yang baik, maka potensi konflik dapat dcegah sehingga tidak sampai meledak menjadi konflik.

"Konflik harus dikelola ditingkat lokal bukan tingkat nasional. Pemda, polda, universitas lokal, tokoh agama, dan tokoh adat,"kata Sosiolog UI Tamrin Amal dalam Refleksi Akhir Tahun 2012 oleh The Jakarta Institute dan Perhimpunan Mahasiswa Jakarta bertema 'Mencari Format yang ideal dalam penyelesaian konflik sosial di Indonesia', di Jakarta, Kamis (27/12/2012).

Tamrin mencontohkan dalam konflik Ambon, UI sudah melakukan kajian dan sudah memberi peringatan ke Bapenas. Namun sayangnya Bapenas tidak mendengar karena hanya bicara soal ekonomi saja.

"Ke depan kita harus punya peta soal potensi konflik, kita harus tahu apakah keadaan suatu daerah itu masih lampu hijau atau sudah lampu kuning atau lampu merah. Perlu sistem peringatan dini atas kemungkinan konflik," tandasnya.

Selain itu, sambungnya harus ada lembaga yang membuat sistem peringatan konflik pemerintahan dini.
Pemerintah pusat terlalu jauh dari lapangan dan Kemendagri sudah membuat pemetaan konflik sosial tetapi yang dibuat adalah peta daerah yang sudah berkonflik.

"Padahal yang dibutuhkan adalah peta daerah yang berpotensi terjadi konflik. Lembaga yang harus membuat sistem peringatan dini adalah pemda tingkat gubernur, walikota dan bupati. Selain pemda, Polda juga bisa membuat sistem peringatan dini," tegasnya.

Menurutnya, Polda juga harus tahu setiap jengkal dari daerahnya. Universitas lokal dan LIPI bisa membantu pembuatan sistem peringatan dini. Tokoh agama dan adat juga harus diikutkan.

"LIPI harus membuat kajian siapa yang benar-benar merupakan tokoh agama atau tokoh adat," tambahnya.

Dia melihat, Lampung dan Sulawesi Tengah harus menjadi prioritas utama dalam masalah konflik di masyarakat.

"Kedua daerah ini merupakan daerah yang paling panas. Perlu juga ada prioritas terhadap kota menengah di seluruh Indonesia yang berpenduduk 100 ribu-1 juta jiwa. Masa depan Indonesia akan ditentukan atas apa yang terjadi di kota menengah," terangnya.


Selanjutnya...
dibaca 1.389x
Halaman 1 dari 2
Bagikan artikel ini :
Topic Terkait :
konflik sosial
Berita Rekomendasi :
Daftarkan email anda
untuk update berita terkini
Subscribe

 

shadow