Budaya hukum dalam penegakan hukum

Budaya hukum dalam penegakan hukum
Ilustrasi.
A+ A-
Tajam ke bawah, tumpul ke atas.”Itulah ungkapan yang banyak digunakan, setidaknya oleh media massa, untuk mengilustrasikan kondisi penegakan hukum kita sepanjang 2012.

Ungkapan itu menggambarkan, di satu sisi proses penegakan hukum sangat sulit ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang melibatkan penguasa dan pemodal. Di sisi lain, hukum ditegakkan secara tegas terhadap masyarakat kecil.

Hukum memang harus tegas dan pasti, namun akan menjadi persoalan ketika tidak berlaku sama terhadap seluruh lapisan masyarakat. Kondisi tersebut setidaknya telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum dan terhadap aparat penegak hukum.

Ketidakpercayaan tersebut dalam kehidupan sosial muncul dalam dua gejala. Pertama, main hakim sendiri. Hal ini sesungguhnya telah meniadakan eksistensi negara sebagai pemegang monopoli alat paksa.

Kedua, masyarakat cenderung tidak memilih proses hukum untuk menyelesaikan persoalan, tetapi mengedepankan cara-cara kekerasan. Hal ini terjadi karena proses hukum dinilai tidak bisa memberikan keadilan dan tidak dapat menyelesaikan persoalan.

Budaya Hukum yang Terlupakan

Di era reformasi telah menguat kesadaran bahwa salah satu persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum dan tipisnya kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum dan aparatnya. Hal ini tecermin dari berbagai kebijakan yang diambil oleh negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Dua hal utama yang telah banyak dilakukan adalah penataan peraturan perundangundangan melalui pembentukan berbagai aturan hukum baru dan penataan struktur kelembagaan penegak hukum. Sepanjang era reformasi kita telah membentuk ratusan undang-undang, baik undangundang baru maupun perubahan atas undang-undang lama, baik yang mengatur hukum materiil maupun hukum formil sebagai instrumen penegakan hukum.

Kita juga telah melakukan penataan lembaga penegak hukum, baik lembaga-lembaga utama yang memiliki wewenang mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan maupun lembaga-lembaga baru sebagai pendukung dan pendorong penegakan hukum.

Penataan manajemen organisasi dan sumber daya lembaga penegak hukum juga telah dilakukan melalui program reformasi birokrasi yang meliputi semua aspek.

Namun, kedua upaya di atas belum sepenuhnya mampu memperkuat proses penegakan hukum. Ternyata tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan pembentukan aturan hukum baru dan lembaga baru.

Karena itu, tidak salah jika para pakar hukum menjadikan budaya hukum sebagai salah satu unsur penegakan sistem hukum. Budaya hukum berkedudukan sederajat dan sama pentingnya dengan unsur substansi, struktur, dan sarana prasarana.

Setiap unsur saling memengaruhi dan memiliki andil yang sama. Budaya bagaikan air tempat ikan hidup. Kualitas budaya hukum menentukan kualitas penegakan hukum. Sebaik apa pun aturan hukum dibuat, sedetail apa pun kelembagaan dan manajemen organisasi disusun, yang akan menjalankan adalah manusia yang hidup dalam budaya tertentu.

Ketika budaya belum berubah, aturan dan sistem tidak akan berjalan sesuai harapan. Hal inilah yang terjadi pada penegakan hukum kita.

Lapisan Budaya Hukum

Hukum sesungguhnya dapat dilihat sebagai produk budaya. Sistem hukum merupakan suatu subsistem budaya yang terdiri atas berbagai lapisan, dari lapisan teratas yang terlihat hingga lapisan terdalam.


Selanjutnya...
dibaca 8.593x
Halaman 1 dari 2

REKOMENDASI :

Top