Politik

Dualisme kepengurusan PPIB-PKBIB di daerah

Senin,  10 Desember 2012  −  14:54 WIB
Dualisme kepengurusan PPIB-PKBIB di daerah
PKBIB. (Dok. Sindo).

Sindonews.com - Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) menuding telah terjadi dualisme kepengurusan di daerah antara PPIB dengan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB).  
Mantan Sekretaris Jenderal PPIB Alex Messakh menuturkan ada beberapa masalah dalam penggabungan PPIB ke PKBIB.
 
Menurutnya, PKBIB tidak akan lolos verifikasi faktual di daerah. Sebab, terjadi kepengurusan ganda dan domisili yang sama dengan PPIB.
 
"Padahal, kepengurusan PPIB di daerah masih aktif," katanya di Gedung Bawaslu RI, Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2012).
 
Dia menambahkan, kepengurusan PPIB di daerah masih aktif, karena status demisioner yang diterbitkan oleh DPP PKBIB kepada seluruh pengurus PPIB di daerah cacat hukum.
"Sebab, surat yang ditandatangani Ketua Umum PKBIB, Zannuba Ariffah Chafsoh Wahid atau Yenny Wahid tidak sah," imbuhnya.
 
Lanjutnya, Yenny Wahid juga tak pernah menjadi pengurus PPIB. Namun, Yenny Wahid tiba-tiba menandatangani surat demisioner kepada seluruh pengurus PPIB di daerah. "Itu tidak benar," tegasnya.
 
Maka itu, dia menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah di empat Provinsi, yakni Papua, Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kepulauan Riau (Kepri) bakal menemukan sejumlah permasalahan dalam menjalani tahapan verifikasi faktual ke PKBIB. Pasalnya, PKBIB akan menggunakan domisili dan kepengurusan PPIB di daerah.


(kur)

views: 1.167x

 

shadow