Politik

Pansus RUU PPDK, lobi Pemerintah

Minggu,  14 Oktober 2012  −  22:17 WIB
Pansus RUU PPDK, lobi Pemerintah
Akbar Faisal. (hanura.co)

Sindonews.com - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (PPDK), terus memperjuangkan RUU inisiatif DPR ini untuk segera disepakati oleh pemerintah. Pasalnya, pemerintah menilai RUU tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Anggota Pansus RUU PPDK Akbar Faisal mengatakan, dalam rapat yang dilakukan pemerintah bersama pansus RUU PPDK pada sabtu 13 Oktober 2012 di Jakarta, argumen pemerintah terhadap RUU PPDK ini tidak perlu dibuatkan UU khusus.

Alasannya, terkait dengan PPDK sudah diatur dalam UU Pemerintahan Daerah (Pemda) maupun UU yang terkait dengan kepulauan serta bertentangan dengan UUD 1945. Untuk itu, Pansus perlu melakukan diskusi lebih dalam bersama pemerintah agar RUU PPDK tidak bertentangan dengan konstitusi.

"Akan dilakukan lobi sekali lagi sebelum memutuskan apakah kita (pansus) lanjut membahas draf UU ini sebagai sebuah UU yang utuh berdiri sendiri atau diadopsi kedalam UU lain yang senafas dengan memberi porsi yang lumayan besar sesuai substansi yang diinginkan draft UU ini," ujarnya di Jakarta, Minggu (14/10/2012)

Politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini, fraksinya tidak mempersalahkan apakah pemerintah setuju dengan usulan DPR ini atau mau memasukkan dalam berbagai produk UU lainnya termasuk UU Nomor 32/2004 tentang Pemda atau UU Nomor 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. "Tapi harus ada jaminan bahwa daerah kepulauan bukan lagi anak tiri dari republik ini," katanya.

Anggota Komisi II DPR ini melanjutkan, fraksinya juga menuntut pemerintah harus membaca usulan UU dari DPR ini sebagai titik puncak sikap pansus yang merasa pemerintah tidak pernah mau secara bersungguh-sungguh bersikap adil terutama dalam hal perimbangan besaran anggaran pembangunan dalam APBN.
....

views: 803x
Halaman 1 dari 3

 

shadow