Opini

Dilema pelimpahan kasus simulator kepada KPK

Sabtu,  13 Oktober 2012  −  11:57 WIB
Dilema pelimpahan kasus simulator kepada KPK
Ilustrasi (Istimewa)

Pidato Presiden tanggal 8 Oktober 2012 yang bermaksud menengahi konflik memanas antara Polri dan KPK, telah memperoleh pujian banyak kalangan, sehingga untuk sementara dapat meredam konflik kedua lembaga penegak hukum tersebut.

Namun dari aspek hukum yang berlaku, pidato Presiden tersebut belum dapat menyelesaikan secara optimal kondisi yang memanas tersebut. Hal ini disebabkan isi petunjuk Presiden (bukan perintah), pertama ditujukan pada KPK sebagai lembaga independen di satu sisi, dan kepada Polri sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi yudisial.

Dengan begitu, jelas isi petunjuk tersebut memberikan akibat hukum yang berbeda bagi kedua lembaga tersebut.

Dampak pada lembaga kepolisian, justru petunjuk Presiden bertentangan dengan KUHAP di mana fungsi penyidikan tidak dapat diintervensi oleh siapa pun termasuk Kapolri. Dan kedua, isi petunjuk Presiden tidak ada pengaruhnya terhadap KPK sebagai lembaga independen (bukan di bawah presiden).

Ini bertentangan dengan UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang tidak mengatur proses pelimpahan kasus korupsi dari baik Polri maupun kejaksaan kepada KPK, kecuali pengambilalihan perkara korupsi oleh KPK dari dua institusi penegak hukum tersebut.

Pengambilalihan itu pun harus memenuhi sembilan alasan yang telah ditentukan dalam UU KPK tersebut. Saat ini tentu pihak Polri dan KPK harus memikirkan bersama bagaimana proses pengalihan kasus simulator berjalan sesuai dengan petunjuk Presiden, tetapi tidak bertentangan dengan undang-undang.

Pengalihan itu juga tidak dapat hanya diselesaikan melalui kesepakatan kerja sama (MoU), karena kedudukannya tidak setara dengan KUHAP dan UU KPK.

Sesungguhnya petunjuk Presiden tersebut merupakan momentum menyusun perubahan terhadap hukum acara pidana dalam perkara korupsi sebagai hukum acara pidana khusus (lex specialis). Satu-satunya produk perundang-undangan yang dapat menyelesaikan masalah hukum acara pelimpahan perkara dari Polri atau kejaksaan, adalah dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang setingkat dengan UU (UU Nomor 12 Tahun 2011).


Selanjutnya...

views: 1.940x
Halaman 1 dari 3
Bagikan artikel ini :

 

shadow