Korupsi, kapitalisme, dan demokrasi

Korupsi kapitalisme dan demokrasi
Ilustrasi (Istimewa)
A+ A-
Sidang pembaca yang budiman, jangan terperanjat membaca ungkapan ini: corruption is bastard sister of capitalism and democracy! Kalimat satirikal ini melukiskan kapitalisme, demokrasi, dan korupsi secara pejoratif dan paradoksal.

Kapitalisme acapkali dicela bahkan dikutuk karena berwatak eksploitatif dan dominatif, namun pesona ideologi ini mampu memikat banyak negara-bangsa di dunia. Mereka menjadikan kapitalisme sebagai basis ideologi untuk memandu dalam mengelola perekonomian negara.

Saksikan, kapitalisme sukses menaklukkan seteru ideologisnya —sosialisme— dan kemudian memaksanya untuk berkiprah di wilayah yang amat terbatas di pojok sejarah dunia.

Kini kapitalisme menjadi pemain dominan dalam derap globalisasi, yang menembus batas negara-bangsa, dan mengukuhkan diri sebagai ideologi ekonomi hegemonik.

Kapitalisme yang telah menjelma menjadi ideologi bergenre baru —neoliberalisme— berhasil menyerap hampir seluruh kekuatan dunia ke dalam suatu aransemen tunggal: ekonomi pasar global.

Seperti kapitalisme bagi bangsa-bangsa di dunia, korupsi bagi bangsa Indonesia juga dihujat dan dikutuk tanpa henti, tapi ia justru kian menggurita yang merambah seluruh lini kehidupan politik nasional.

Secara politik, korupsi telah menjadi epidemi karena ia mengakar kuat di dalam struktur kekuasaan negara, dan birokrasi pemerintahan. Secara sosial, korupsi sudah menjadi patologi akut karena ia telah berkembang menjadi gejala umum yang lazim dijumpai di dalam masyarakat.

Secara kultural, korupsi telah membudaya karena ia berkembang menjadi nilai yang dianut oleh dan mengalami internalisasi, bukan saja di lapisan elite politik, tetapi juga di kalangan warga masyarakat.

Korupsi menggerakkan denyut nadi kehidupan masyarakat, dan menjadi perilaku sosial keseharian. Meskipun publik tanpa kenal lelah menyuarakan kecaman dan kutukan atas praktik korupsi, namun perilaku korup justru kian tak terkendali tanpa ada satu kekuatan pun yang mampu menghentikannya.

Banalitas korupsi sungguh di luar nalar publik untuk dapat mencernanya, terutama ketika korupsi justru kian subur di dalam sistem politik demokrasi.

Sebagai bangsa, kita memilih sistem demokrasi dengan alasan untuk melepaskan belenggu penguasa korup dalam sistem pemerintahan otoriter Orde Baru. Sungguh, hal yang paling dibenci masyarakat dari rezim Orde Baru adalah praktik korupsi yang menggerogoti sendi-sendi kekuasaan negara, selain watak represif yang mengekang kebebasan politik dan memasung hak-hak sipil rakyat.

Rezim otoritarian yang melekat pada penguasa Orde Baru dikecam karena didakwa sebagai biang keladi korupsi yang mengakar di pusat-pusat kekuasaan dan birokrasi pemerintahan. Maka, publik pun menyambut dengan gegap gempita sistem demokrasi untuk mengurus administrasi pemerintahan modern yang bebas korupsi.

Janji-janji ideal yang ditawarkan oleh sistem demokrasi adalah praktik politik makin bebas, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan kian terbuka, yang ditopang oleh kebebasan pers dalam menyuarakan aspirasi.

Dengan demikian, publik punya peluang untuk melakukan kontrol baik melalui saluran lembaga politik di parlemen maupun melalui gerakan ekstraparlemen dalam bentuk aksi protes sosial dan demonstrasi massal.

Namun, pemerintahan demokratis justru bergerak ke arah yang berlawanan dengan janji-janji ideal dalam sistem demokrasi. Sama seperti pemerintahan otoriter rezim Orde Baru, pemerintahan demokratis di era Orde Reformasi pun melahirkan elite-elite penguasa korup dalam skala yang jauh lebih masif.

Sistem politik demokrasi tak menjamin dapat menciptkan pemerintahan bersih dan terbebas dari praktik ko rupsi.


Selanjutnya...
dibaca 5.854x
Halaman 1 dari 2

REKOMENDASI :

Top