Opini

Tersangka, terdakwa, dan terpidana

Sabtu,  29 September 2012  −  16:21 WIB
Tersangka terdakwa dan terpidana
Ilustrasi.
Ketiga sebutan di atas merupakan kreasi manusia Indonesia dalam menetapkan status seseorang yang berurusan dengan sistem peradilan pidana. UU RI Nomor Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dikenal KUHAP; telah memberikan pedoman, asas-asas hukum, dan norma hukum beracara di dalam yurisdiksi pengadilan di Indonesia.

Pergantian hukum acara pidana warisan pemerintah Kolonial Belanda (HIR) dengan KUHAP selepas dari penjajahan Belanda dimaksudkan untuk menghapuskan perlakuan tidak manusiawi berdasarkan HIR.

Menghapuskan cara berpikir dan bersikap dari satu peradaban beracara ke peradaban baru yang dipandang lebih manusiawi tidak semudah menciptakannya dalam bentuk normanorma yang diperbolehkan dan dilarang.

Perubahan pola perlakuan dalam KUHAP tidak serta-merta dapat diwujudkan karena sangat bergantung ”the man behind the gun”yang mengawaki perjalanan KUHAP dalam praktik.

Sebutan ”tersangka” jika telah diperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup, dan perlakuan terhadapnya seharusnya menjaga agar hak-hak asasinya tetap dilindungi oleh aparatur penegak hukum. Begitupula pada status sebagai ”terdakwa” sampai jatuhnya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam teori hukum acara pidana setiap orang yang ditahan memiliki hak asasi yang disebut ”hak pistole” yaitu kebebasan untuk membawa pakaian sendiri, makanan dan minuman, serta pendampingan penasihat hukum pada setiap keadaan di mana diperlukan oleh tersangka termasuk akses informasi dan bertatap muka di dalam ruang tahanan. Selain itu, setiap tahanan tidak boleh dipekerjakan di dalam rumah tahanan layaknya seperti terpidana.

Hakikatnya, penetapan status tersangka, terdakwa, juga terpidana merupakan pergulatan kemanusiaan yang adil dan beradab bukan semata-mata persyaratan formal yang harus dipenuhi berdasarkan KUHAP.

Kebencian kita pada kejahatan luar biasa seperti terorisme dan korupsi bukanlah alasan untuk memperlakukan para pelakunya seperti ”hewan peliharaan” karena tindakan tersebut melanggar fitrahnya sebagai sesama makhluk Tuhan YME.

Karena itu, harus diyakini kebenaran Alquran yang mewahyukan kepada umatnya: ”Kebencian Kamu terhadap satu kaum tidaklah boleh menyebabkan perlakuan yang tidak adil terhadap mereka”.

Contoh perlakuan yang tidak adil adalah larangan tersangka didampingi penasihat hukum sejak penyelidikan sampai pada proses persidangan atau menghalang-halangi pendampingan tersebut.


Selanjutnya...
dibaca 4.994x
Halaman 1 dari 3
Bagikan artikel ini :
Daftarkan email anda
untuk update berita terkini
Subscribe

 

shadow