Mendikbud tata ulang guru

Mendikbud tata ulang guru
Ilustrasi (dok. istimewa)
A+ A-
Sindonews.com - Pemerintah akan menata ulang pengelolaan guru yang selama ini diserahkan ke kabupaten/kota. Penataan tersebut untuk memperbaiki kualitas dan distribusi guru antar daerah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, formatnya masih dikaji dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik aturan hukum maupun keberadaan sumber dayanya. Menurut dia, pencarian bentuk ini juga masih menunggu revisi UU Nomor 32/2004 tentang Otonomi Daerah (Otoda) yang masih dibahas pemerintah dengan DPR.

Dalam pembahasan tersebut akan ditentukan apakah guru akan dikelola pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota. “Ini belum diputuskan karena masih dibahas. Kita sedang mantapkan mana yang paling baik. Kita sudah punya pengalaman kabupaten/kota seperti sekarang ini. Kita juga punya pengalaman di pusat. Bagaimana nanti seandainya dipegang provinsi. Kita tidak boleh gegabah. Seluruh plus minusnya akan dianalisis. Nanti akan dituangkan di revisi UU 32,”katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa 7 Agustus 2012.

Berdasarkan data, rencana kebijakan Mendikbud kemarin merupakan langkah mundur sebab pada 2011 Mendikbud menyatakan pemerintah pusat akan mengambil alih pengelolaan guru terutama terkait dengan penerimaan dan penugasan guru. Mohamman Nuh pernah menyatakan bahwa guru dijadikan mesin politik daerah sehingga harus segera diambil alih dari kabupaten/kota.

Menurutnya, guru tidak boleh dijadikan komoditas politik baik di pusat dan daerah. Pemerintah mencanangkan urusan guru harus diperjelas kewenangannya berdasarkan efisiensi, fleksibilitas, dan efektivitasnya.

Saat ini sulit untuk memindahkan guru ketika kewenangannya masih di kabupaten/kota. Padahal jika guru diserahkan ke provinsi, redistribusi guru akan mudah dilakukan karena jenjang kewenangan pemerintahannya lebih tinggi. Akan tetapi, masih timbul permasalahan terkait dengan distribusi guru antarprovinsi di mana pemerintah pusat yang seharusnya mempunyai kewenangan ini.

Pendelegasian kewenangannya juga termasuk pengurusan anggaran. “Itu konsekuensi karena kan uang mengikuti fungsinya,” ujarnya.


Selanjutnya...
dibaca 2.034x
Halaman 1 dari 3
Top