Uji materi, Lapindo harus tunduk putusan MK

Uji materi Lapindo harus tunduk putusan MK
Wakil Ketua DPR Pramono Anung. (Sindonews.com)
A+ A-
Sindonews.com - PT Lapindo Brantas harus menanggung seluruh ganti rugi warga yang terkena semburan lumpur Lapindo, jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi undang-undang (UU) APBN Perubahan (APBN-P) tahun 2012.

Pasal 18 UU No.4/2012 tentang APBN Perubahan 2012 sendiri, intinya menyatakan alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tahun anggaran 2012, dapat digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak yang ditentukan oleh Peraturan Presiden (Perpres).

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, dengan pembiayaan korban lumpur Lapindo tidak lagi dibebankan kepada negara. Pihaknya juga meminta PT Lapindo Brantas harus tunduk terhadap apapun putusan MK nantinya.

"Kalau ada uji materi, dan Pasal 18 itu ditolak, kemudian dianggap bukan menjadi tanggung jawab negara. Berarti tanggung jawab perusahaan untuk membayarnya. Kalau diterima atau ditolak, dua-duanya tentu ada konsekuensinya. Kalau uji materi dikabulkan, perusahaan yang membayar ganti rugi," tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (3/8/2012).

Dia menegaskan, yang pasti DPR telah memberikan kesepakatan dimana hal ganti rugi tersebut. Hal itu, katanya, memang sudah ditetapkan jauh-jauh hari sebelumnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani optimistis MK bisa mengabulkan uji materi Pasal 18 UU No 4/2012 tentang APBN Perubahan 2012.

Menurut dia, Pasal 18 tersebut sangat tidak masuk akal, karena negara diharuskan membayar ganti rugi kepada masyarakat. Padahal, itu disebabkan karena kelalaian PT Lapindo Brantas dalam melakukan pengeboran.

"Bila dikabulkan ada penghematan negara beberapa triliun rupiah. Karena itu, langkah gugatan ke MK sendiri sudah benar mengingat itu disebabkan kelalaian perusahaan," cetusnya.

Dia melanjutkan, pemerintah sendiri hingga saat ini belum menyatakan bahwa status semburan lumpur itu adalah bencana nasional. "Sehingga kerugiannya ditanggung oleh negara melalui APBN. Hemat saya tidak bisa demikian," tandasnya.

Sebelumnya, tiga Hakim MK, Mahfud MD, Hamdan Zoelva dan Akil Mochtar mempertanyakan kegiatan pemerintah mengucurkan dana penanganan Lumpur Lapindo yang diatur dalam Pasal 18 UU No.4/2012 tentang APBN Perubahan 2012.

"Kenapa negara ikut menanggulangi biaya di luar area terdampak (lumpur Lapindo). Atas dasar rasio apa sehingga pemerintah ikut membiayai di samping PT Lapindo Brantas," tanya Hamdan.

Di sisi lain, Juru Bicara MK Akil Mochtar mempertanyakan sejak kapan pengalokasi dana penanggulangan bencana lumpur Lapindo tersebut.

Dirinya mempertanyakan, apakah pengalokasian dana untuk masyarakat korban Lapindo baru direalisasikan tahun 2012 atau sebelumnya. Pernyataan serupa juga diutarakan Ketua MK Mahfud MD yang juga menjadi ketua majelis.


(mhd)
dibaca 2.202x
Top