Tajuk Sindo

Subsidi yang tepat

Koran SINDO

Rabu,  3 Juli 2013  −  07:47 WIB
Subsidi yang tepat
Penumpang KRL (Dok. SINDOphoto)

Mulai 1 Juli 2013 masyarakat pengguna kereta rel listrik (KRL) di Jakarta, Depok, Bogor, dan Tangerang bisa tersenyum dengan pemberlakuan tarif baru. Tarif baru yang ditetapkan lebih murah 50% lebih dibandingkan sebelumnya.

Penurunan tarif KRL saat harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi naik, tentu menjadi pemandangan baru. Karena selama ini, ketika harga BBM bersubsidi naik akan diikuti kenaikan semua harga kebutuhan. Penurunan tarif KRL juga diikuti sistem ticketing yang baru, yaitu dengan kartu single trip maupun multitrip. Jelas ini terobosan baru bagi transportasi massal di Jakarta.

Turunnya tarif KRL setelah PT KAI mendapat gelontoran dana dari pemerintah sebesar Rp704,7 miliar dari PSO (public service obligation). Untuk KRL dianggarkan sebesar Rp286 miliar perinciannya Rp200 miliar untuk commuter line (AC) dan sisanya untuk kereta ekonomi Rp86 miliar. Anggaran subsidi untuk kereta ekonomi lebih sedikit karena dana tersebut hanya untuk hingga Agustus 2013.

Sedangkan subsidi untuk commuter line hanya digunakan hingga November 2013, sisa bulan akan menggunakan mengacu pada APBN Perubahan 2013. Ini adalah salah satu contoh subsidi yang tepat. Subsidi bagi pengumpan transportasi massal, seperti KRL, harus terus didorong hingga masyarakat bisa mendapatkan kelayakan dalam melakukan mobilitas. Subsidi kepada BBM adalah salah karena lebih banyak dipakai oleh golongan menengah dan kaya yang memiliki mobil bahkan lebih dari satu.

Nah, apa yang telah dilakukan pemerintah kepada transportasi massal seperti KRL patut diapresiasi dan terus didukung. Namun patut diingat, transportasi massal bukanlah KRL saja, masih ada Transjakarta dan ke depan mass rapid transportation (MRT) dan monorel. Itu di Jakarta, sedangkan di daerah lain tentu juga mempunyai jenis transportasi massal yang lain.

Diharapkan secara bertahap semua daerah yang memiliki transportasi massal bisa mendapatkan subsidi. Bidang lain yang pantas mendapat kucuran subsidi adalah pendidikan dan kesehatan. Ketika masyarakat sudah merasa nyaman dalam melakukan mobilitas, pendidikan dan kesehatan akan menjadi hal penting jika keduanya didapat masyarakat dengan murah bahkan gratis.

Di hampir semua negara, pendidikan dan kesehatan mendapatkan subsidi berlebih sehingga mereka merasa nyaman. Sedangkan infrastruktur yang saat ini masih menjadi persoalan bangsa ini bisa menjadi prioritas selanjutnya. Selain menggandeng pihak ketiga atau swasta, pemerintah juga harus lebih proaktif menggelontorkan anggarannya untuk infrastruktur. Lalu, bagaimana degan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM)? Bantuan seperti ini adalah sebuah cara instan yang seharusnya dihindari oleh pemerintah.

Selain rawan penyelewengan dan mala-administrasi, BLSM juga beraroma politik bagi partai penguasa. Meski, mungkin, partai penguasa pemerintah tidak menggunakan BLSM sebagai sarana kampanye politik, namun pihak-pihak luar pasti akan menilai tersebut dan justru menimbulkan gejolak politik yang tidak positif. Tudingan ini beralasan ketika hampir semua menteri melakukan pemantauan langsung.

Para menteri memilih memantau pemberian BLSM di daerah pemilihan mereka di Pemilu 2014. Bukankah cara-cara ini menunjukkan bahwa tuduhan BLSM yang menghabiskan anggaran Rp9,3 triliun berbau politik mendekati kebenaran? Pemerintah pasti mengetahui hal ini bahwa subsidi semestinya diberikan kepada mereka melalui kebutuhan-kebutuhan yang benar-benar mereka butuhkan seperti pendidikan, kesehatan, dan mobilitas.

Jika pemerintah mau fokus dengan memberikan subsidi kepada transportasi massal, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, diyakini kenaikan harga BBM bersubsidi tidak akan terlalu dirasakan dampaknya. Subsidi yang tepat harus terus dilakukan jika pemerintah ingin mendapat kepercayaan dari rakyat.

 

(hyk)

 

shadow