Politik

Putusan DKPP dinilai melindungi KPU

Putusan DKPP dinilai melindungi KPU
DKPP. (foto: Rico Afrido/sindonews)

Sindonews.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dinilai telah memberikan perlindungan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan yang dilayangkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pasalnya, dalam putusan DKPP yang akhirnya hanya memberikan sanksi berupa teguran meskipun KPU dianggap telah salah mengartikan peraturan Bawaslu.

"Putusan DKPP yang hanya memberi sanksi teguran terhadap tujuh komisioner KPU merupakan kisah penyelamatan KPU yang berulang," kata Pengamat Pemilu Ray Rangkuti dalam pesan singkatnya, Senin (20/5/2013).

Ray beranggapan, keputusan ini adalah kali kedua Komisioner KPU diselamatkan oleh DKPP. Kejadian pertama terjadi ketika DKPP mengalihkan sanksi yang sejatinya diemban oleh komisioner KPU terhadap sekretariat KPU atas semerawutnya verifikasi adminstratif.

"Kali ini, karena memang murni merupakan kesalahan KPU, DKPP 'berbaikhati' untuk hanya memberi sanksi teguran terhadap KPU atas 'kecongkakan' mereka atas putusan sengekta Bawaslu," tegasnya.

Sebelumnya, KPU diberikan peringatan oleh DKPP terkait persoalan sengketa yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam tahapan penetapan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014.

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menyimpulkan, dari semua bukti dan keterangan dalam persidangan yang telah diselenggarakan selama ini adalah benar adanya.

"Para pengadu dapat dipahami dan dibenarkan dari sudut pandang etika penyelenggaran pemilu yang baik. Namun, demikian semua fakta fakta yang terungkap tersebut dipandang dengan persepsi yang berbeda oleh pihak teradu yang juga didukung oleh keterangan para ahli yang diajukan dalam persidangan," kata Jimly dalam amar keputusannya di sidang DKPP, Jakarta, Jumat 17 Mei 2013 kemarin.

Dalam sidang yang dulu diajukan oleh pihak Bawaslu dan juga LSM bernama Constitusional and Electoral Reform Center atau Correct, Jimly juga berkesimpulan bahwa dengan adanya perbedaan persepsi dan pandangan dalam menafsirkan ketentuan undang undang inilah yang menyebabkan terjadinya kekisruhan.

Dari keputusan beberapa lembaga penegak hukum terkait mengenai persoalan yang sama, KPU justru terbukti telah membenarkan cara pandang dan penafsiran yang berbeda terhadap ketentuan Undang-Undang yang berkenaan dengan kewenangan Bawaslu.

"Apabila di kemudian hari pihak teradu masih terus berpandangan seperti semula maka hal demikian tidak dapat ditolerir sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu," tegas Jimly.

DKPP, lanjut Jimly, melihat bahwa hal yang menyangkut perbedaan pandangan tersebut dalam perkara a quo tidak serta merta dapat dipandang sebagai pelanggaran kode etik. Karena KPU sebagai pihak teradu memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga kehormatannya dengan bersikap independen dan bersikukuh dalam bersikap.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, DKPP pun memutuskan untuk mengabulkan pengaduan para pengadu.

"Memberi peringatan kepada teradu untuk mengubah sikap dalam memahami Undang undang dan peraturan Bawaslu dimaksud serta menjaga sikap saling menghormati kepada sesama penyelenggara pemilu," tandasnya.

(mhd)

views: 1.234x

 

shadow