Politik

Pemekaran daerah kerap kali bersinggungan dengan publik

Pemekaran daerah kerap kali bersinggungan dengan publik
Ilustrasi. (Istimewa)

Sindonews.com - Pemekaran wilayah yang marak di era otonomi daerah (Otda) saat ini ternyata menimbulkan berbagai masalah dan acapkali ternodai oleh perebutan kepentingan antara pihak-pihak tertentu yang berdampak pada konflik di masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Wahyuni Refi. Kata dia, di satu sisi pemerintah justru telah memutuskan penghentian sementara atau moratorium pemekaran wilayah. Akan tetapi, di sisi lain, inisiatif pemekaran wilayah terus muncul dari DPR.

Maka itu, Refi mengatakan, tak jarang upaya pemekaran yang bersinggungan dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menghentikan sementara (Moratorium) pemekaran wilayah  memunculkan konflik yang beberapakali memakan korban di beberapa daerah.

Dia mencontohkan, pada tahun 2009 silam, Ketua DPRD Provinsi Sumut Abdul Azis Angkat meninggal dunia saat masyarakat pro pemekaran provinsi Tapanuli merangsek masuk ke gedung DPR. Atau yang terbaru yakni, sebanyak empat orang tewas dan 10 anggota polisi luka-luka saat insiden Musi Rawas, Sumatera Selatan.

Mantan Ketua Presidum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini menilai, sebetulnya banyak daerah otonom baru atau daerah hasil pemekaran yang mengalami kegagalan dan kunci kemakmuran rakyat tidak hanya soal pemekaran wilayah semata.

Dikatakannya, dari evaluasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2012 dari 205 DOB yang terdiri atas 7 provinsi, 146 kabupaten, dan sisanya kabupaten kota, 70 persen tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi kesejahteraan rakyat.

Penyebabnya, kata dia, sejak awal pemekaran tidak disiapkan dengan baik dan lebih didasari kepentingan elit daerah.

"Sudah saatnya pemerintah konsisten memberhentikan pemekaran wilayah," ujarnya dalam keterangan persnya yang diterima Sindonews, Rabu (15/5/2013).

Sebelumnya, 14 DOB yang telah disahkan DPR meliputi UU Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan 13 kabupaten lain.

Adapun 13 DOB yang dimaksud antara lain adalah UU Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Sumatera Selatan, Kabupaten Malaka di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Pangandaran di Jawa Barat, Kabupaten Pulau Taliabu di Maluk Utara, Kabupaten Pesisir Barat di Lampung, dan Kabupaten Mamuju Tengah di Sulawesi Barat.

Selanjutnya, Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan di Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Kolaka Timur. Begitu juga pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat.

Lima DOB yang belum terbentuk adalah RUU Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan: Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna Barat, dan Kota Raha di Provinsi Sulawesi Tenggara. RUU ini disetujui untuk dibicarakan lebih lanjut pada masa sidang berikutnya atau masa sidang saat ini.

(mhd)

views: 1.116x

 

shadow