Tajuk Sindo

Mana efek jera itu?

Koran SINDO

Sabtu,  11 Mei 2013  −  11:23 WIB
Mana efek jera itu?
Ilustrasi, (Ist).

Jika pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang terpidana korupsi kelas kakap yang leluasa keluar masuk lembaga pemasyarakatan (lapas) adalah fakta, kita tidak bisa terlalu banyak berharap perang melawan korupsi akan tuntas.

Keistimewaan yang diberikan oknum petugas lapas terhadap sejumlah koruptor kakap, jika itu benar, adalah bukti pemberantasan korupsi yang pincang. Upaya terhadap para pelaku korupsi yang dengan susah payah dikejar dan dijerat hukum oleh aparat penegak hukum dengan bukti-bukti yang tidak mudah mendapatkannya, kemudian dibawa ke pengadilan melalui persidangan panjang dan melelahkan, tidak akan bermakna apa-apa kepada si koruptor.

Tahapan-tahapan paling berat yang harus dijalani seorang koruptor di tingkat penyidikan dan pengadilan akan “terbayar lunas” ketika statusnya sudah resmi menjadi terpidana. Publik dan media massa tidak lagi memiliki akses leluasa kepada para terpidana kejahatan luar biasa ini.

Ada birokrasi yang sulit ditembus di balik jeruji lapas. Ada pembatasan jam besuk, izin peliputan yang panjang, serta keterbatasan informasi terhadap situasi di dalam lapas maupun rutan.

Celah-celah itulah yang bisa dimanfaatkan para terpidana korupsi yang masih memiliki pengaruh kuat di dalam untuk mendapatkan pelayanan khusus. Demikian kira-kira pesan yang ingin disampaikan Abraham Samad kepada Kementerian Hukum dan HAM, penanggung jawab lapas, termasuk Wamenkum HAM Deny Indrayana.

Seperti halnya KPK, Wamenkum HAM Deny Indrayana meminta Abraham menunjukkan bukti adanya keistimewaan-keistimewaan yang diterima para koruptor kakap. Paling tidak menyebutkan nama-nama terpidana istimewa itu. Perdebatan mengenai hal ini pun menyeruak ke ruang publik. Sembari menunggu perdebatan antara Abraham dan Deny, alangkah baiknya kita bicara fakta-fakta yang memang sudah terjadi selama ini. Apa yang disampaikan Abraham memang bukan cerita baru.

Kita masih ingat dengan ruang tahanan mewah yang dihuni terpidana Artalyta Suryani dan beberapa terpidana lain di Rutan Pondok Bambu. Kita juga belum lupa dengan sepak terjang terpidana mafia pajak Gayus Tambunan maupun terpidana kasus suap Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin. Apakah mereka termasuk bagian dari koruptor kelas wahid yang mendapatkan hak-hak istimewa seperti disebutkan Abraham Samad, kita tidak tahu.

Yang ada ialah indikasi kuat adanya perlakuan berbeda kepada para terpidana kelas kakap oleh oknum-oknum di lapas maupun rutan. Dan hukum harus mampu membongkar secara gamblang hal-hal ini jika kita masih ingin menaruh harapan pada perang melawan korupsi. Fakta-fakta seperti itu bisa menjadi jawaban sementara akan pertanyaan besar publik, mengapa korupsi masih merajalela di negeri ini?

Bagaimana tidak, ternyata penjara tidak memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan yang menghancurkan kepentingan bangsa dan negara itu. Bagi terpidana korupsi yang telanjur kaya raya karena hasil korupsinya, penjara adalah “istana baru” yang sulit dipantau publik.

Apalagi mayoritas pelaku tindak pidana korupsi belum mendapatkan hukuman setimpal seperti pelaku kejahatan berat lain. Artinya penjara bukan lagi menjadi efek jera bagi terpidana koruptor.

Karena itu perlu diberlakukan hukuman dalam bentuk lain yang benar-benar bisa memberikan efek jera. Apakah dengan memindahkan mereka di tahanan khusus di pulau terpencil yang diawasi ketat atau menyita seluruh harta kekayaan mereka yang terbukti dari hasil korupsi atau hukuman-hukuman lain. Pemberantasan korupsi terutama yang dilakukan KPK memang pantas dijadikan contoh baik keseriusan negara.

Tapi itu baru di hulu saja, di hilirnya masih sulit dikontrol. Sisi hilir pemberantasan korupsi, yakni lapas, ternyata masih sarat dengan praktik koruptif. Menjaga dan mengawasi lapas adalah tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM.

Mengawasi kinerja Kemenkum HAM adalah tanggung jawab publik. Menindak tegas oknum-oknum lapas yang kongkalikong dengan terpidana koruptor adalah tugas penegak hukum. Semua harus bergerak simultan jika ingin memberi efek jera agar orang takut korupsi.

 

(maf)

 

shadow