Hukum

MK gelar sidang uji materi UU Parpol

Rico Afrido

Selasa,  7 Mei 2013  −  15:57 WIB
MK gelar sidang uji materi UU Parpol
Dok.Okezone

Sindonews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian konstitusionalitas Pasal 16 ayat 1 huruf c, huruf d dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) dengan agenda perbaikan permohonan.

Sidang uji konstitusionalitas itu merupakan sidang gugatan 11 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota yang diajukan beberapa waktu lalu.

Pemohon dalam perkara ini adalah mereka yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh ketentuan a quo. Para pemohon tidak dapat mencalonkan diri kembali dalam Pemilu 2014, karena partainya tidak lolos verifikasi peserta Pemilu.

Dengan demikian, untuk dapat mencalonkan diri lagi, para pemohon harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari parpol asalnya kemudian bergabung ke parpol yang lolos verifikasi peserta Pemilu.

Akan tetapi, Undang-Undang Parpol mengharuskan anggota legislatif yang akan berpindah partai harus mengundurkan diri dari jabatannya di parlemen.

Oleh sebab itu, para pemohon menilai Undang-Undang tersebut mengakibatkan kewenangan para pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) mennjadi terganggu.

Terlebih, pemohon juga mendalilkan bahwa kemunculan UU Parpol pada 2011 ini tidak memenuhi aspek pembetukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon memintah agar MK mebatalkan pasal 16 ayat 1 huruf c, huruf d dan ayat 3 UU Parpol karena bertentangan dengan UUD 1945 dan materi muatannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Adapun 11 pemohon itu adalah, Rahmad Budiansyah Ritonga, G. Mayanto, Robert Simanjuntak, Gusman Effendi Siregar, Ahmad Husin Situmorang, Rudi I.R Saragih, Sutan Napsan Nasution, Iwan Sakti, Efendi Sirait, Renjo Siregar, serta Parlon Sianturi.

 

(lns)

 

shadow