Tajuk Sindo

Bentrok Massa-Aparat

Bentrok Massa-Aparat
Warga Muratara saat melakukan blokade jalan mendesak pemekaran segera dilakukan. (Foto: Hengky Chandra Agoes)

Negeri ini kembali menggoreskan tinta hitam karena bentrok antara masyarakat dan polisi hingga menelan korban jiwa. Ribuan masyarakat Musi Rawas yang menuntut pemekaran wilayah terlibat bentrok dengan aparat polisi.

Empat warga dikabarkan tewas dan sebuah kantor polisi dirusak massa. Hingga kemarin kondisi di Musi Rawas masih memanas, bahkan seorang wartawan juga menjadi korban saat akan meliput kejadian tersebut. Sejak 2012 hingga sekarang KORAN SINDO mencatat telah terjadi enam kali bentrok antara masyarakat dan aparat.

Sebelum di Musi Rawas, bentrok juga terjadi di Mandailing Natal, Sumatera Utara, dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sebagai masyarakat Timur, banyak yang menyematkan sopan santun dan ramah-tamah pada negeri ini. Etika dijunjung tinggi sehingga kekerasan dirasa sangat jauh. Pendapat terbalik jika kita menyebut masyarakat Barat yang katanya kurang mempunyai sopan santun, ramah-tamah, hingga etika.

Namun, kenyataan berkata lain. Negeri yang dikenal banyak orang menjunjung etika justru sering melakukan tindak kekerasan yang tentu jauh dari etika. Masih butuh penelitian mendalam kenapa negeri yang dikenal ramah ini menjadi negeri yang beringas dalam memenuhi keinginannya. Jalan pintas seolah menjadi solusi agar semua keinginan tersebut bisa terkabul.

Karena jalan pintas tersebut, konflik kepentingan pun tak bisa dihindarkan hingga akhirnya memicu bentrok. Tak hanya masyarakat kelas bawah. Mereka yang merupakan masyarakat terpelajar pun melakukan tindakan yang sama dengan melakukan tawuran, unjuk rasa dengan merusak fasilitas umum, hingga melakukan tindak kekerasan yang merugikan masyarakat lain.

Salah satu penyebab dari tindak kekerasan massa adalah lemahnya penegakan aturan di negeri ini. Bila dirunut lebih jauh, kekerasan atau tindakan berani melawan aturan ataupun aparat penjaga aturan karena bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap aturan maupun para aparat penjaga aturan tersebut.

Masyarakat telah banyak ditunjukkan dengan manipulasi aturan, tindakan korup dari aparat penjaga aturan, hingga tindakan tak beretika para aparat penegak aturan tersebut. Aparat penegak aturan yang bukan hanya kepolisian, melainkan juga pejabat-pejabat pemerintah baik daerah maupun pusat menjadi keprihatinan masyarakat. Para aparat dan pejabat sepertinya sudah tidak mendapat kepercayaan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut kepentingan mereka.

Ujungnya memang masyarakat main hakim sendiri, berani melanggar aturan, bahkan berani melakukan perlawanan terhadap aparat penjaga aturan.

Harus diakui bahwa sejak reformasi justru penegakan aturan menjadi amburadul, begitu juga dengan pelanggaran hukum maupun etika dari para aparat dan pejabat. Intinya, negeri ini sangat lemah dalam melakukan penegakan aturan ditambah perilaku aparat penjaga aturan yang kurang terpuji.

Kondisi ini hanyalah salah satu sebab bukan menjadi penyebab mutlak. Faktor-faktor lain seperti pendidikan dan pemerataan pembangunan juga menjadi sebab yang kuat. Pun demikian pendidikan dan pemerataan pembangunan, menjadi sumber manipulasi kelompok atau oknum aparat pejabat tertentu.

Dengan kondisi ini, apakah masyarakat diperbolehkan melakukan tindak anarkistis, perlawanan, atau amuk massa?

Tentu cara-cara seperti ini justru memperuncing keadaan negeri ini. Masyarakat harus lebih bisa berbuat bijak dalam menuntut kepentingannya.

Dalam kasus kerusuhan massa, aparat polisi harus berani bertindak tegas atas nama hukum. Negeri ini mempunyai harapan untuk menjadi lebih baik yaitu membenahi perilaku aparat dan pejabat. Namun, masyarakat juga harus bersikap lebih dewasa dalam menuntut keinginannya.

(rsa)

views: 1.193x

 

shadow