Politik

UU Parpol lemah, politik uang tinggi

Haris Kurniawan

Rabu,  13 Maret 2013  −  13:44 WIB
UU Parpol lemah, politik uang tinggi
Adnan Pandu Praja (Runi Sari/ Okezone)

Sindonews.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adnan Pandu Praja menerangkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik (Parpol) masih memiliki kelemahan. Khususnya pada pasal yang menerangkan terkait pendanaan parpol.

Menurut dia, dalam undang-undang itu pengaturan mengenai batasan sumbangan parpol, sanksi, pengawasan hingga jumlah pengeluaran parpol belum diatur secara sempurna.

"Masih ada kelemahan dalam Undang-Undang Parpol terkait pendanaan batasan sumbangan, sanksi, pengawasan dan jumlah pengeluaran parpol. Dalam hal ini belum diatur secara sempurna," kata Adnan dalam seminar bertemakan "Membangun Akuntabilitas Partai Politik: Menaklukan Korupsi" di Hotel Le Meridien, Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2013).

Dia melanjutkan, Pasal 24 dalam undang-undang tersebut yang membahas mengenai sumber pendanaan parpol juga membuat partai di Indonesia tidak mandiri.

"Pasal 24 Undang-Undang Partai Politik berasal dari iuran anggota, bantuan sah menurut hukum, serta lainnya. Sehingga parpol tidak mandiri dan gagal," cetusnya.

Maka dari itu, tambahnya, lemahnya Undang-Undang Parpol ini menyebabkan politik uang di tanah air yang masih tinggi. "Politik uang mempengaruhi yang besar adanya politik di Indonesia," tandasnya.

 

(kri)

IJTI perdalam idealisme jurnalis yang positif

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengadakan Bulan Jurnalistik dengan beragam acara yang bertujuan…

 

shadow